Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Belakangan kecenderungan korupsi oleh pihak eksekutif di …
Pemilu tahun 2004 sebagai pemilu kedua di masa reformasi seharusnya dapat menjadi momentum perubahan terutama dalam pergeseran posisi-posisi di kekuasaan dan perbaikan dari Pemilu sebelumnya yang menyisakan banyak masalah. Problem representasi politik yang masih buruk, dominannya partai politik dalam penentuan calon legislatif, manipulasi persyaratan calon kandidat legislatif, sistem kampanye d…
Vonis 2 tahun percobaan untuk kasus korupsi mantan Ketua DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 (Mardijo) dengan total kerugian negara sebesar Rp. 14,8 miliar, telah menjadi sebuah kontroversi berkepanjangan di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Vonis ini telah memerahkan telinga masyarakat karena nyata-nyata telah menyimpang jauh dari harapan keadilan. Di samping itu di Pengadilan Negeri Semarang…
Karena sudah terstruktur dan membudaya, korupsi di sektor pelayanan publik, seperti pendidikan, tidak dapat dilawan dengan penegakan hukum semata. Korupsi sebaiknya diberantas dengan menata kembali birokrasi pelayanan publik dengan suatu sistem yang tidak memberikan peluang sama sekali terhadap praktik korupsi. Tetapi, pembaruan birokrasi juga tidak mudah dilaksanakan mengingat struktur korupsi…
Publikasi ini merupakan Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012, dengan Terdakwa SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK dalam Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Asian Agri Group), dengan tidak mencantumkan table barang bukti no. 1-8144, dengan pertimbangan jumlah halaman. Penerbitan putusan MA ini ditujukan agar masyarakat umum dapat lebih mudah membaca putusan MA d…
Buku ini berisikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi 2004-2009.
Buku ini berisikan tentang undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.
Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.