Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan
Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan
Bahan ajar/modul Diklat Prajabatan Golongan III Tahun 2003 ini merupakan edisi revisi pertama setelah dua tahun terakhir dipergunakan sebagai bahan pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III sesuai kurikulum yang telah di sempurnakan
Perdebatan menganai upaya pengurangan emisi melalui mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD) serta pengembangannya kemudian melalui REDD+ (mekanisme REDD yang ditambah dengan peran konservasi, sustainable management of forest (SMF) dan peningkatan stock karbon hutan di negara berkembang) mewarnai wacana…
Kontrol terpusat negara telah meminggirkan masyarakat adat, merusak hak-hak tradisional dan sistem pengelolaan mereka. Undang-undang nasional dan struktur administrasi yang seragam telah mengesampingkan adat istiadat setempat, mengurangi akses dan kontrol masyarakat atas sumber daya alam dan mempercepat peralihan dari ekonomi subsisten ke ekonomi moneter. Hal ini berfokus pada pengaturan per…
Merujuk pada pendapat Prof San Afri Awang dalam sambutan buku ini, tentang ”partisipasi pembebasan”, saya teringat pada model pembangunan yang berpusat pada manusia (people center) oleh budayawan (alm.) Dr Soedjatmoko era 1980-an. Sebenarnya pembangunan terpenting dalam sejarah manusia adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan yang berpusat pada manu…
Buku ini menawarkan telaah komprehensif atas tata kelola ruang dan lingkungan di Bali masa kini yang dilanda krisis. Di masa desentralisasi, delapan kabupaten dan satu kota di Bali mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, terutama dari industri pariwisata, sembari mengabaikan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, budaya, dan masalah kelembagaan di luar wila…