Memasuki akhir abad 20 ini sebuah konperensi tingkat dunia tentang perempun ke IV digelar di Beijing. Konperensi yang diselenggarakan oleh PBB pada tangga 4-15 September 1995 ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk dilaksanakan oleh negara negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumberdaya ekonomi, politik sosial dan budaya
Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…
Buku ini berisi bahan diskusi publik refleksi perjalanan TAP MPR No.IX/2001 kembalinya TAP MPR kedalam tata urutan perundang-undangan RI dan konsekuensinya terhadap TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Desember 2011 di Park Hotel.
Adakah cara untuk mengetahui bahwa kita tidak sedang melakukan hal-hal yang menuju pada kegagalan ? Adakah cara untuk mengetahui bahwa kita tidak sedang menyia-nyiakan sumberdaya yang kita gunakan ? Dapatkah kita belajar dari kegagalan dan keberhasilan masa lalu? Berusaha untuk terus menerus atau berkala, untuk melihat dan memikirkan kembali perkembangan dari apa yang kita lakukan, adalah up…
Buku ini berisi tentang proses pelaksanaan konsultasi publik perancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam di 28 propinsi di Indonesia, selama kurun waktu akhir 2002-2003. Konsultasi publik dilakukan sebanyak 141 kali mencakup tingkat nasional, regional, propinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan komunitas. Dari proses yang berlangsung, tergambar berbagai kerusakan dan penyebab kerusa…
Hasil seminar yang memuat pemikiran-pemikiran mengenai kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya air.