Nyanghulu Ka Hukum Nyanghunjar Ka Nagara : sebuah upaya masyarakat Cibeduq me…

Perjalanan masyarakat Kesepuhan Cibedug untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan formal dari Pemerintah memang belum mencapai hasil yang diharapkan. Akan tetapi tekad, semangat dan komitmen mereka masih tetap terjaga hingga sekarang, kesan yang ditangkap sejak RMI berkenalan dengan komunitas ini pada tahun 2001. Pengakuan dan penghormatan dari Negara ingin mereka dapatkan seperti tetangga a…

Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam : pengala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9879799745361

Deskripsi Fisik

, 116 p. : tab. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.9 POT

Konservasi Indonesia : sebuah potret pengelolaan dan kebijakan

Konservasi adalah ruang pergulatan baik sisi wacana dan persepsinya sendiri, juga pergulatan soal kawasan hutan hingga ke pembahasan legislasinya. Konteks ini diilustrasikan dalam bentuk 'gunungan yang sering digunakan dalam pewayangan dengan warna biru sebagai gambaran lautan pergulatannya. Simbol jempol dengan ulat dan jari kelingking dengan caping adalah sebuah keseimbangan yang ingin dic…

Panduan Strategi Penguatan Hukum Rakyat

Buku ini disusun untuk menggambarkan dinamika gerakan pembaharuan hukum yang menekankan adanya penghormatan terhadap hukum-hukum rakyat beserta strategi dan taktik bagaimana menguatkan hukum rakyat seraya mendukung upaya advokasi penyelesaian konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini lebih tepat disebut sebagai buku panduan. Sebagai sebuah panduan strategi, …

Kehutanan Masyarakat Pengalaman dari Lapangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021979907

Deskripsi Fisik

, 163 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 KEH

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial : pandangan kelompok masyarakat sipil …

Kelompok masyarakat sipil berkeinginan untuk mewujudkan perubahan yang berkeadilan dalam bentuk tenurial kehutanan. Selain itu, dokumen ini meletakkan batu pijakan yang kuat dalam upaya perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan dalam melakukan reformasi kebijakan tenurial kehutanan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan gagasan mereformasi kebijakan tenurial, maka dibutuhkan kerja-kerja kola…

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…

Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 TOW

Pembaruan Hukum Daerah : menuju pengembalian hukum kepada rakyat

Misi penerbitan buku ini adalah untuk menyebarluaskan gagasan tentang pentingnya peranan rakyat dalam proses pembaharuan hokum di daerah. Buku ini berisikan hal-hal yang bersifat konseptual dan beberapa pengalaman kelompok masyarakat dalam upaya mereka melakukan pembahruan hokum di daerahmya. Buku yang terbit di tahun 2002 ini dianggap tepat waktu dengan dinamika social-politik di daerah dalam …