Inkonsistensi Undang-undang Kehutanan

Buku yang sedang dibaca ini merupakan kumpulan tulisan para ahli di bidangnya masing-masing yang berasal dari universitas dan praktisi hukum masyarakat adat. Mereka para cendikiawan yang sebagian besar berasal dari universitas dan satu di antara para penulis berasal dari "pakar masyarakat" yang sudah 7 tahun lebih berkiprah di tengah masyarakat adat. Banyak pengalaman yang dapat ditimba dari la…

Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789793339382

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 SAN d

Manual Investigasi Illegal Logging : dengan pendekatan UU kehutanan, UU tinda…

Buku ini memaparkan langkah-langkah investigasi yang dapat dilakukan oleh CSO ketika dilapangan, untuk mengungkap mastermind pelaku illegal logging.

Jurnal Wacana No.03/1999 : kejahatan hutang luar negeri dan reformasi bank d…

Jurnal kali ini sengaja menyajikan tulisan-tulisan yang lebih membahas masalah hutang luar negeri dari aspek-aspek politik ekonomi, hukum internasional, dan landasan moral maupun etiknya. Mengetengahkan bahwa peran hutang luar negeri dalam pembangunan ekonomi nasional suatu negara, ternyata tidak selamanya atau bahkan nyaris seluruhnya tidak terbukti mensejahterakan negara dan rakyatnya.

Panduan Investigasi dan Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhada…

Buku ini berisikan panduan praktis terhadap monitoring dan pemantauan kasus kehutanan dengan menggunakan standarisasi, alat bukti dan analisis berdasarkan UU Tipikor.

Bukan Mimpi Hutan Desa : catatan pembelajaran fasilitasi pengembangan 17 huta…

Hutan desa merupakan salah satu model pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Buku Kecil Pendanaan Hutan : 14 katalis untuk meningkatkan pendanaan ramah-hutan

Buku ini menganalisis secara jelas dan tepat beberapa pilihan untuk pendanaan hutan dan memberikan beberapa studi kasus yang sedang terjadi di negara-negara berkembang. Dengan demikian, buku ini akan menjadi alat yang sangat diperlukan, yang membuat pendanaan hutan menjadi lebih mudah diakses untuk semuanya.

Perambah Hutan atau Kambing Hitam? : potret sengketa kawasan hutan di Lampung

Melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), pemerintah menetapkan ulang kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan menyebabkan sengketa kawasan hutan. Akhirnya hukum dan perundang-undangan pun menjadi alasan untuk menc…

Laporan Lengkap Delegasi Kementerian Kehutanan Pada UNFCCC COP-16

Buku ini merupakan buku laporan delegasi kementerian kehutanan pada acara United Nations Climate Change Conference yang diberlangsungkan pada 29 November - 10 Desember 2010 di Mexico.

Simalakama Kawasan Hutan : hasil eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitus…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 SIM