Kertas Kebijakan : arah pengaturan perubahan UU kehutanan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 27 p. : ill. : tab. : 2,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 KER

Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial : pandangan kelompok masyarakat sipil …

Kelompok masyarakat sipil berkeinginan untuk mewujudkan perubahan yang berkeadilan dalam bentuk tenurial kehutanan. Selain itu, dokumen ini meletakkan batu pijakan yang kuat dalam upaya perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan dalam melakukan reformasi kebijakan tenurial kehutanan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan gagasan mereformasi kebijakan tenurial, maka dibutuhkan kerja-kerja kola…

Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 TOW

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…

Simalakama Kawasan Hutan : hasil eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitus…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.598 SIM

An Annotation of The Constitutional Court's Decision No. 45/PUU-IX/2011

Anotasi putusan MK no. 45/PUU-IX/2011 mengenai pengujian konstitusionalitas kawasan hutan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan