Perpustakaan HuMa

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Log In
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 13 dari pencarian Anda melalui kata kunci: author=Arizona, Yance
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
cover
Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Komentar Bagikan
Arizona, YanceWijaya, EndraSebastian, Tanius

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah produk nyata dari pemberian nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk keberpihakan dalam memberikan pilihan bagi kehidupan kelompok minoritas. Wacana Negara hukum makin menegaskan benang penghubung yang membentuk ikatan diantara nilai-nilai Pancasila, peranan demokrasi dan kehidupan masyarakat marjinal. Buku ini mengupas tentang putusan-putusan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786021304006
Deskripsi Fisik
viii, 118 p. : ill. : tab. : 23 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
342.598 YAN p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : anotasi putusan mahkamah…
Komentar Bagikan
Arizona, YanceCahyadi, ErasmusHerwati, Siti Rakhma Mary

Maret tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan Judicial Review (JR) Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 199…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786028829496
Deskripsi Fisik
, 360 p. : ill. : tab. : 24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
340.634 9 YAN K
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik
Komentar Bagikan
Arizona, YanceBedner, AdriaanSafitri, Myrna A.Marwan, AwaluddinMD., Mohammad MahfudMuqoddas, Muhammad BusyroAikostar, ArtidjoKristiana, YudiKasim, IfdhalShidartaSutekiSusanto, Anthon F.Wisnubroto, Ai.Nugroho, Muhammad Arif AgungAllfarisi, Ikhsan

Beberapa buku telah awal memperkenalkan gagasan ini kepada khalayak peminat hukum di Indonesia. Namun, buku ini bukan sekedar upaya untuk menyampaikan gagasan seorang tokoh. Ada tiga alasan pokok antara lain: pertama, penerbitan ini dimaksudkan untuk menjawab skeptisme banyak pihak terhadap masa depan hukum di Indonesia. Carut marut persoalan hukum di Indonesia menjadikan banyak dari kita memp…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786028829106
Deskripsi Fisik
, 297 p. : ill. : tab. : 20 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
340.1 SAT
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial : pandangan kelompok masyarakat sipil …
Komentar Bagikan
Moniaga, SandraArizona, YanceMuhajir, MumuSantosa, AndriMary, Siti RakhmaShohibuddin, MuhammadSirait, MartuaNagara, GrahatBerliani, HasbiGaludra, GammaSuwitoSantoso, HeryMushi, Muayat AliWidawati, Emila

Kelompok masyarakat sipil berkeinginan untuk mewujudkan perubahan yang berkeadilan dalam bentuk tenurial kehutanan. Selain itu, dokumen ini meletakkan batu pijakan yang kuat dalam upaya perbaikan kebijakan dan tata kelola kehutanan dalam melakukan reformasi kebijakan tenurial kehutanan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan gagasan mereformasi kebijakan tenurial, maka dibutuhkan kerja-kerja kola…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
, 60 p. : tab. : 22 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
341.48 MEN
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Prosiding Restorasi Ekosistem dan REDD : antara pelestarian hutan dan perdaga…
Komentar Bagikan
Arizona, Yance

Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Norwegia bersepakat untuk bekerja dalam soal REDD+, salah satunya dengan penunjukkan provinsi pilot yang akan diperlakukan sebagai uji coba REDD+. Kesiapan kebijakan dan keterbukaa Indonesia dalam soal REDD+ ini menarik banyak pihak untuk ikut terlibat, baik dari pihak swasta maupun negara. Restorasi ekosistem itu merupakan sebuah konsep dari usah…

Edisi
-
ISBN/ISSN
978601946107
Deskripsi Fisik
xii, 56 p. : ill. : tab. : 25 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
577.3 PRO
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …
Komentar Bagikan
AndikoMoniaga, SandraArizona, YanceMuhajir, MumuSantosa, AndriMary, Siti RakhmaSafitri, Myrna A.Muhshi, Muayat AliShohibuddin, MuhammadSirait, MartuaNagara, GrahatBerliani, HasbiWidawati, EmiliaGaludra, GammaSuwitoSantoso, Hery

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
, 48 p. : tab. : 22 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
333.31 TOW

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
, 48 p. : tab. : 22 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
333.31 TOW
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan : kajian atas Peraturan Daerah Provins…
Komentar Bagikan
Arizona, YanceFirmansyah, NurulLubis, Rifai

Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9789791712170
Deskripsi Fisik
, 63 p. : ill. : tab. : 24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
362.5 NUR p
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum
Komentar Bagikan
Arizona, Yance

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Dalam perdebatan tersebut sedikit memberikan jawaban tentang p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786028829465
Deskripsi Fisik
, 430 p. : ill. : tab. : 24 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
340.5/MAS
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…
Komentar Bagikan
Arizona, YanceMary, Siti RakhmaNagara, Grahat

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786028829298
Deskripsi Fisik
, 24 p. : ill. : tab. : 21 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 YAN a
Ketersediaan2
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Prosiding Simposium Masyarakat Adat : masyarakat adat sebagai subjek hukum
Komentar Bagikan
Arizona, Yance

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Terkait dengan itu, Perkumpulan HuMa Indonesia kemudian memf…

Edisi
-
ISBN/ISSN
9786028829465
Deskripsi Fisik
viii, 430 hlm. ; ill. ; tab. ; 25 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
344.090 264 2 PRO
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan HuMa
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Kami berdiri atas kesadaran bahwa persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak dapat dijelaskan dan diatasi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif semata. Diperlukan perspektif yang lebih luas untuk menempatkan proses pembentukan hukum, pelaksanaan dan penegakannya dalam konteks sosial-ekonomi-politik lokal, nasional, dan global. Atas dasar itu-lah, kami memandang perlu mengembangkan wacana, teori, dan metodologi pengkajian hukum dan masyarakat alternatif yang bersifat kritis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?