Monitoring untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah menjadi semakin signifikan dengan diadopsinya protokol opsional untuk konvensi PBB menentang penyiksaan. Perjanjian internasional ini menekankan adanya sebuah sistem global untuk kunjungan pencegahan baik pada tingkat internasional maupun nasional.
Buku ini berisikan analisis konten dan struktur Perda, buku ini mencoba untuk mendeskripsikan kerangka teoritis tentang Perda SDA. Penjelasan ini diharapkan bisa membantu aktivis di lapangan untuk memahami posisi Perda dalam upaya penguatan hak masyarakat lokal atau SDA.
Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional dan produk Instansi lain yang ada kaitannya dengan pertanahan, yang diterbitkan selama tahun 1994.
Dokumen tersebut membahas tentang ekologi dataran tinggi dan mencakup beberapa poin utama seperti pengertian dataran tinggi, karakteristiknya yang memiliki iklim sejuk dan udara kering, serta jenis-jenis dataran tinggi seperti dataran tinggi terpotong dan vulkanik. Dokumen tersebut juga membahas manfaat dataran tinggi untuk pertanian, peternakan, dan pariwisata.
Buku ini berisikan tentang ekonomi sosiologi, yang di dalamnya terdapat teori para ahli seperti, teori Friedrich List, Schonberg, Hildebrand, Karl Bucher, dan Karl Marx. Teori Werner Sombart
UU Nomor 24 Tahun 1992 Teritang Penataan Ruang merupakan pedoman utama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan Dengan efektifnya penerapan UU tersebut, diharapkan tercipta keterpaduan dan sinergi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kualitas kesejahtera…
Buku ini memberikan solusi alternatif yang dapat dijadikan sebagai pijakan praktis bagi pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pengalokasiannya bagi kesejahteraan hajat hidup masyarakat Indonesia, khususnya nelayan, dengan memerhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
Buku ini menyajikan laporan kasus-kasus yang mendapatkan bantuan hukum LBH Semarang, kerja-kerja pemantauan lembaga peradilan, pemantauan pelanggaran HAM dan pendidikan untuk komunitas korban.
Seri panduan ini menjelaskan : -Pertemuan perencanaan pemetaan partisipatif -pertemuan persiapan penyelesaian peta dan pemeriksaan ulang informasi -pertemuan pengesahan peta dan penyusunan rencana tindak lanjut.