Buku ini disusun dari materi bahan sajian di berbagai seminar, ceramah, baik tingkat nasional maupun internasional. Pokok-pokok pikiran tentang berbagai aspek hukum, pemanfaatan pengembangan dan perlindungan sumberdaya air dituangkan ke dalam buku ini. Kompleksnya masalah air dari hari ke hari banyak dikemukakan di berbagai media massa, dan meningkatnya akibat negatip sebagai hasil sampin…
Rentetan panjang sejarah penindasan terhadap petani tak kunjung usai. Sejak awal berdirinya di zaman kolonial, perkebunan sengaja diciptakan untuk membuat jurang pemisah yang dalam antara pemilik atau pengusaha perkebunan dengan masyarakat-petani yang hidup di sekitarnya. Kehidupan yang terpisah antara ppejabat-pejabat di lingkungan perkebunan menunjukkan diskriminasi yang semakin nyata di sega…
Pembentukan Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA) di Indonesia, merupakan keniscayaan. Karenanya, tak elok kalau dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kehadirannya di Indonesia, laksana Ibrahim as menunggu kehadiran Ismail as di pangkuannya, setelah berbilang tahun ia merindukannya dengan harap-harap cemas. Begitulah urgensi kehadiran KNuPKA di peta bumi Indonesia. Di …
Diskusi di dalam Seminar Satu Hari Tentang Landasan Yuridis Sistem Ekonomi Pancasila yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk memperingati Dies Natalis Universitas Indonesia ke-36 pada tangal 26 Januari 1985 yang lalu, sangat menarik. Hal inilah yang memantapkan niat untuk menerbitkan buku ini. Di dalam diskusi ini Potan A. Harahap SH membawakan makalah utama dan kami sendi…
Dalam masyarakat pedesaan, tanah mempunyai arti yang penting. Bagi petani tanah hukan saja penting dari segi ekonomis, tetapi lebih dari itu adalah bahwa tanah dapat pula dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial pemiliknya. Ketidakseimbangan dalam hal penguasaan tanah merupakan salah satu penyebab timbulnya ketegangan-ketegangan sosial (social unrest) di dalam masyarakat pedesaan. Ket…
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perubahan atas peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. Selain itu, telah dikeluarkan Undang- undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk itu, dalam edisi revisi ini penyusun berusaha untuk meng-up date dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menambah satu bab mengenai Bea Perolehan Hak atas Tan…