Ditapis dengan
Jurnal Analisis Sosial Pembaruan Agraria : antara negara dan pasar
Jurnal Analisis Sosial kali ini merupakan bunga rampai beberapa tulisan yang memuat pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sumber agraria maupun pemerhati persoalan agraria. Tulisan- tulisan secara khusus memusatkan perhatian pada kebijakan pengelolaan sumberdaya agraria. Hal itu disebabkan karena pembahasan mengenai kebijakanyang merupakan produk hukum dalam konteks pengelolaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 14110024
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 155 hlm. ; ill. ; tab. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 346.43 JUR
Jentera Jurnal Hukum : legislasi
Jurnal ini merupakan edisi 10 - tahun Oktober 2005. JENTERA adalah jurnal hukum yang diinisiasi oleh para peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Menerbitkan empat edisi setiap tahun. JENTERA ingin menyajikan berbagai pemikiran ilmiah tentang ilmu hukum dengan pilihan bahasa yang lebih populer. Kehadiran JENTERA diharapkan mampu merangsang minat baca yang lebih luas terhad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 14126842
- Deskripsi Fisik
- , 181 hlm. ; ill. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340 JEN
Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia : pasca krisis ekonomi
Perekonomian Indonesia di masa depan sudah sepantasnya tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar yang serakah sebagaimana digambarkan Adam Smith 1776, tetapi berdasar demokrasi ekonomi Indonesia. Krisis multidimensi 3 tahun terakhir tidak boleh dianggap terlalu berbobot ekonomi. Buku ini, berdasar penelitian di 11 propinsi selama 10 bulan, memperkuat kesadaran akan kebhinnekaan Indonesia…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9795033905
- Deskripsi Fisik
- vi, 207 hlm. ; tab. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 330.959 8 MUB p
Representasi Popular Dalam Penganggaran Partisipatif
Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9772086933916
- Deskripsi Fisik
- xxii, 152 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 321.8 WID r
Profil Masyarakat Hukum Adat Marga Pembarap dan Bathin VIII di Provinsi Jambi…
Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang tersebar di Kepulauan Nusantara sejak dahulu memiliki pengetahuan dan mengembangkan kearifan lingkungan sebagai hasil adaptasi dan pengalaman dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya. Bentuk-bentuk kearifan lingkungan tercermin dari bentuk pola pemanfaatan ruang di suatau wilayah masyarakat adat. Dimana ruang dibagi-bagi berdasakan aturan adat, nila…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv, 74 hlm. ; ill. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 390 PRO
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah
Buku ini berisikan informasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yang dilengkapi dengan UU No. 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jaya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi, 186 p. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352 HAD p
Divers Paths To Justice : legal pluralism and the rights of indigenous people…
This book reveals that the majority of South East Asian countries already have plural legal systems and to some extent custom is recognized as a source of rights in the constitutions and laws of a number of them. National and international courts have affirmed indigenous peoples' customary rights in land. And all these countries have endorsed and ratified key international laws and treaties. Th…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786169061175
- Deskripsi Fisik
- , 179 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 390.02 DIV
Panduan Melakukan Citizen Report Card Survey : pemantauan pelayanan publik ol…
Bagaimana pendapat masyarakat tentang qualitas layanan yang mereka dapatkan? Apakah masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan? Apakah masyarakat mendapatkan respon yang memadai dari penyelenggara pelayanan publik? Apakah masyarakat mendukung terbentuknya komite peningkatan pelayanan publik? Pertanyaan-pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang penting, tidak hanya bagi p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 117 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.63 SUH p
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mensyaratkan adanya kehendak politik yang kuat dari negara. Penanggulangan kemiskinan selain membutuhkan ketersediaan sumberdaya juga menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Kehendak pol…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii, 162 hlm. ; ill. ; tab. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 338.959 8 STR
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Keterbukaan Informa…
Salah satu rekomendasi Cetak Biru yang dipublikasikan tahun 2003 adalah agar putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat luas, baik untuk kepentingan pembelajaran maupun sebagai bahan perbandingan atau data bagi kalangan internal pengadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keter- bukaan Informasi di Pengadilan (SK …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- , 154 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 306.25 MAH k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah