Advokasi pastilah mengalami dinamika. Dinamika tersebut mengikuti perkembangan zaman. Dlaam berstrategi kita perlu berimprovisasi. Kita tentu lekat dengan kemasan visual ketimbang kata - kata. Misalnya, kita tentu paham ketika menuju toilet, kita harus masuk ke toilet pria atau wanita. Kita mahfum jika hanya disajikan simbol gambar orang di depan pintu toilet. Tanpa kata, grafik dapat menyampai…
'Persoalan pemulihan hak atas hutan adat bagi kesatuan masyarakat hukum adat merupakan masalah yang multi aspek, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan kata Prof. Ahmad Sodiki dalam pengantar Dialog Nasional Hutan Adat di Jakarta, 2 Oktober 2014. Kementrian Kehutanan berkomitmen mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan ketika pengakuan dari pe…
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agraria dapat tercapai dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Tumpang tindih peraturan disektor pertanahan dan SDA menjadi salah satu sebab “ruwetnya” sistim hukum berujung pada konflik. TAP MPR No. IX Tahun 2001 ini belum pernah benar-benar dilaksanakan. Konflik agraria, sekotoralisme, tumpang tindih peru…
Seri Komik Hukum dan Masyarakat ini merupakan cerita bergambar sekaligus menjadi ciri khas Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) sebagai upaya menyampaikan pesan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Melalui cerita bergambar ini, masyarakat adat dan masyarakat lokal dapat memahami peraturan perundang-undangan dengan mudah. Komik ini mencoba menguraika…
Pelbagai eksperimentasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses pengambilan kebijakan telah berlangsung saat ini. Usaha tersebut dilakukan dalam kerangka besar perbaikan representasi demokratik. Minimnya dan kecenderungan parahnya representasi ini telah lama diidentifikasi oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Demos sebagai masalah terbesar menuju terwujudnya demokrasi y…
Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…