Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan P…

Buku ini tentang Pengujian Undang-undang 18 Tentang 2014 tentang Perkebunan

Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: studi kasus atas perempuan de…

Buku ini tentang memahami pengalaman perempuan desa mencari keadilan, dan peluang perempuan desa mengakses keadilan.

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pilar penting dalam pengejawatahan prinsip - prinsip negara hukum. Peradilan ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang - wenang pejabat tata usaha negara. Sayangnya, belum banyak kepustakaan dalam bahasa Indonesia yang menuliskan secara mendalam dan komprehensif mengenai bidang kajian ini. Buku yang ditulis oleh Dr. Adriaan W. Bedner, seora…

Pluralisme Hukum dan Isu - Isu yang Menyertainya

Kertas posisi yang disusun Dr. Rikardo Simarmata, SH., merupakan bagian dari upaya HuMa memberikan fokus pada penguatan hukum non negara untuk mempromosikan kacamata dan pendekatan pluralisme hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di lapangan, utamanya hak atas lingkungan, agraria dan sumber daya alam. Memaparkan tentang hal ikhwal istilah pluralisme hukum dalam rangka mempopulerkan ist…

Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal No. 5

Konsep FPIC bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausula ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum ijin kegiatan diberikan pemerintah. Negoisasi mendapa…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…

Perkembangan Hukum Pertanahan : pendekatan ekonomi - politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712125

Deskripsi Fisik

, 348 p. : tab. : 23 x 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 2 NUR p

Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia

Keadilan bagi Jacques Derrida adalah sebuah ide yang tak bisa diwadahi dalam institusi apapun, bahkan tak bisa dikonsepkan secara rasional. Karena itu mewujudkan dan menjamin keadilan dalam hukum bukan hanya mereduksi pengalaman seseorang terhadap keadilan, tetapi juga merupakan tindakan yang kontradiktoris. Sebab baginya proses pembentukan dan penegakan hukum merupakan proses yang mengkaitkan …