Pedoman Registrasi Wilayah Adat : Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga terdapat di berbagai peraturan dan perundangan sektoral, sementara undang-undang yang kh…

Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional : pandangan kritis at…

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan keputusannya pada 7 Desember 2006 atas dua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya: UU KKR), namun dengan dua purusan yang berbeda. Putusan pere, yakni putusan terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menyatakan bahw…

Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP

Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …

Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP : position paper advokasi RUU KUHP s…

Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP

Pemberdayaan Aset Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengel…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799567556

Deskripsi Fisik

v, 128 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 PEM

Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP

Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …

Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional : penilaian terhadap ke…

Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…

Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua : pemberdayaan masyarakat huk…

Laporan ini merupakan bagian dari rangkaian laporan studi kasus tentang dampak desentralisasi di sektor kehutanan di Indonesia

Panduan Buruh Migran di Arab Saudi

Buku ini sebagian besar isinya menyangkut tentang penjelasan prosedur perekrutan, penampungan, pemberangkatan, penempatan, pemulangan, dan purna pemulangan

Kejahatan Perkosaan Dalam RUU KUHP

Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa undang-undang khusus di dalamnya juga mengatur tentang perkosaan. Dalam banyak hal penggunaan pasal- pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk mela…