Ditapis dengan
Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional : pandangan kritis at…
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan keputusannya pada 7 Desember 2006 atas dua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya: UU KKR), namun dengan dua purusan yang berbeda. Putusan pere, yakni putusan terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menyatakan bahw…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii, 25 p. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 MEN
Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP
Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789791622608
- Deskripsi Fisik
- x, 113 hlm. ; 16 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 MEN
Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP : position paper advokasi RUU KUHP s…
Seri ke 4 dari 7 seri advokasi RUU KUHP
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- , 33 p. ; tab. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.598 SUP p
Meninggalkan Jejak Kolonialisme : catatan kritis RUU KUHP
Draft RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) yang telah disusun bertahun-tahun untuk menggantikan KUHP warisan kolonial berada dalam proses dan tahapan untuk menjangkau keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, kepastian hukum sebagai alat pematuhan masyarakat sangat diperlukan untuk melindungi tiap individu dalam sebuah …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789791622608
- Deskripsi Fisik
- x, 113 hlm. ; 16 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345 MEN
Kejahatan Perkosaan Dalam RUU KUHP
Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa undang-undang khusus di dalamnya juga mengatur tentang perkosaan. Dalam banyak hal penggunaan pasal- pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk mela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 107 p. ; tab. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 364.153 SUP k
Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara Dalam RUU KUHP : catatan kritis terhada…
Buku ini membahas RUU KUHP yang tidak dirumuskan secara baik, sehingga pasal-pasal bersifat ambigu dan bersifat multi-interpretasi sehingga ia menjadi rentan terhadap penyalahgunaan bunyi pasal dan dapat menjadi ancaman bagi perlindungan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 98 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.01 SUP m
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah