Ditapis dengan
Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : anotasi putusan mahkamah…
Maret tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan Judicial Review (JR) Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 199…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028829496
- Deskripsi Fisik
- , 360 p. : ill. : tab. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.634 9 YAN K
Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat
Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028829717
- Deskripsi Fisik
- , 106 p. : ill. : tab. : 29.5 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.5 PAN
Monitoring Tempat-tempat Penahanan : sebuah panduan praktis
Monitoring untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang telah menjadi semakin signifikan dengan diadopsinya protokol opsional untuk konvensi PBB menentang penyiksaan. Perjanjian internasional ini menekankan adanya sebuah sistem global untuk kunjungan pencegahan baik pada tingkat internasional maupun nasional.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9798981385
- Deskripsi Fisik
- iv, 273 p. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 365.5 MON
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah