Anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan baik ketika ia menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Anak korban kekerasan seperti perkosaan, pencabulan, penganiayaan oleh orangtua dll, banyak yang tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini karena ancaman dari pelaku, juga karena perlakuan polisi saat pemeriksaan. Demikian pula dengan anak yang melakukan tindak pidana. Hak-h…
The demobilisation, disarmament and reintegration (DDR) of 500,000 ex-combatants and their families set out in the Luena Memorandum of Understanding of 2002 has almost been completed. Imogen Parsons questions how far the DDR process, crucial for lasting peace, reflects the government’s military and political dominance rather than the needs of the ex-combatants themselves. The article examines…
Buku Penegakan Hukum Atas Kejahatan Kehutanan: Data Kasus Kejahatan Kehutanan dari Provinsi Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Tahun 2007-2008 ini, merupakan salah satu keluaran yang dihasilkan dari Program "Memperkuat Upaya Para Pihak Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Kejahatan Penebangan Kayu llegal Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia". Program ini terselenggara berkat kerja…
Mewujudkan rasa aman dan menanggulangi ancaman tindak kejahatan adalah dua hal yang menjadi concern utama kepolisian. Sebagai bagian dari institusi penegak hukum dan sekaligus lembaga layanan publik, berbagai upaya telah dilakukan kepolisian untuk memberantas ancaman tindak kejahatan, dan menciptakan kondisi yang aman dan tentram bagi masyarakat. Namun demikian, harus diakui masih ada banyak ha…
Pasal 285 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam perkembangan selanjutnya beberapa undang-undang khusus di dalamnya juga mengatur tentang perkosaan. Dalam banyak hal penggunaan pasal- pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk mela…
Buku ini merupakan dokumentasi perjalanan kasus penembakan yang menimpa seorang Ibu muda bernama Sherly di Tanah Mas, Semarang.
As a political case, Munir's murder cannot be seen as a murder done by an individual perpetrator, but involving many actors, especially from the political opponents who had encounters with Munir's activities. It can also be considered that the state is involved directly or indirectly since two of its institutions, PT Garuda Indonesia and the State Intelligence Body (BIN), are suspected to be in…
Pasal 258 sampai dengan 288 KUHP menjadi acuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan dan kejahatan persetubuhan. Dalam banyak hal penggunaan pasal-pasal kejahatan perkosaan dalam KUHP tersebut mendapat tantangan. Dengan titik pijak kondisi saat ini, perlu didorong untuk melakukan perubahan rumusan kejahatan perkosaan dan seksual dalam KUHP.