Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979261415x

Deskripsi Fisik

iv, 124 p. ; ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.525 98 MEN

Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Tradisional dan Problema Pendaftaran Tanah :…

Buku ini merupakan laporan studi yang dibagi menjadi dua volume. Volume I berisikan analisis eksploratif mengenai pola penguasaan tanah masyarakat tradisional, masalah pendaftaran tanah, kesimpulan, rekomendasi, serta pedoman untuk mengenal hak-hak tradisional atas tanah. Data primer maupun sekunder yang mendukung analisis pada volume I ini dihimpun pada Volume II.

Masyarakat Hukum Adat dan Janji-janji Padanya

Buku ini merupakan Outlook HuMa yang berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutana, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.

Kedaulatan Masyarakat Adat yang Teraniaya

Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengakui keberadaan masyarakat adat (ihat penjelasan pasal 18 UUD 1945). Namun dalam prakteknya tidak demikian. Dalam berbagai produk hukum di bawah UUD 1945 justru bertentangan sehingga masyarakat adat tidak berdaya. Hak-hak mereka dikebiri melalui berbagai peraturan perundangan yang dibuat penguasa, dan memuncak ketika rejim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. …

Tanah Kami Masa Depan Kami

Buku ini adalah serial buku cerita tentang masalah-masalah tanah dan Masyarakat Adat di Indonesia. Komik ini diproduksi sebagai bahan pemberantasan buta huruf, sekaligus alat untuk meningkatkan kesadaran komunitas.

Community Protocols for Environmental : a guide for policymakers

This guide has been written to help policymakers and other stakeholders understand what community protocols are, why they are important, and how they can support their development and recognition within formal environmental legal and policy frameworks. It is also written for all interested in learning about community protocols, including: indigenous peoples and their communities and other local…

Pedoman Registrasi Wilayah Adat : Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat, seperti tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat juga terdapat di berbagai peraturan dan perundangan sektoral, sementara undang-undang yang kh…

Formadat : forum masyarakat adat dataran tinggi Borneo

Buku ini merupakan wujud inspirasi dalam membentuk sebuah forum komunitas Malaysia dan Indonesia di dataran tinggi yang di prakarsai oleh Datuk Dr. Judson Sakai Tagal (alm.).

The UN Declaration on the Right of Indigenous Peoples and The Programme of Th…

This publication is our attempt to circulate more widely the information related to developments in the United Nations in so far as indigenous peoples' issues are concerned. The centerpiece will be the United Nations Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples which was just adopted through a vote on 29 June 2006 at the First Session of the newly established UN Human Rights Council (H…

Sembilan Potret Wilayah Adat

Buku ini merupakan Seri Pertama narasi profil wilayah adat yang disajikan berdasarkan dokumen hasil verifikasi BRWA Sembilan profil wilayah adat dalam buku ini meliputi wilayah adat Ammatoa Kajang (Kabupaten Bulukumba), Ngata Ona (Kabupaten Sigi), Huta Sihaporas (Kabupaten Simalungun), Wewengkon Pasir Eurih (Kabupaten Lebak), Ngata Lindu (Kabupaten Sigi), Mukim Kunyit (Kabupaten Pidie) Ngata Mo…