Masyarakat Hukum Adat dan Janji-janji Padanya

Buku ini merupakan Outlook HuMa yang berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutana, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.

Fungsi Konservasi di Dalam Hutan Adat : studi kasus Kasepuhan Karang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 42 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

639.99 FUN

Outlook HuMa : sikap Pemerintah dan DPR dalam legislasi Nasional terkait hak …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 35 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.51 MUT o

Kertas Kebijakan : pengaturan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 19 p. : ill. : tab. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 KER

Opini Hukum Peraturan Menteri Nomor P.21/Menlhk-Setjen/Kum.1/4/2019 Tentang H…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 15 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 AGU o

Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Papua Barat Dalam RUU Masyarakat Ad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 13 p. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MAL p

Modul Panduan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masyarakat Adat di Provinsi Pa…

Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…