Central Kalimantan : in the swirling storm of climate change project. fulfill…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829410

Deskripsi Fisik

xiv, 130 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.333 75 CEN

Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak

Menurut R. Herlambang P. Wiratraman, pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat. Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertar…

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : metode riset aksi - Buku 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 66 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 YUN r

Bukan Catatan dari Jakarta : peran strategis dan tantangan pembaruan hukum su…

Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…

Berhukum dari Desa : memotret proses lahirnya aturan berbasis masyarakat desa

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di Indonesia. Hal itu telah membuka ruang partisipasi komunitas, baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip-prinsipnya, yaitu kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas. Kebijakan Free and Prior Informed Consent (FPIC…

Pluralisme Hukum : sebuah pendekatan interdisiplin

Konsep Pluralisme Hukum dalam ranah akademik bukan merupakan wacana baru yang benar-benar baru. Apalagi bila ditilik dari lapangan empirik, konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, baik pada pra kolonial, era kolonial maupun paska kolonial. Hal ini dapat dimengerti karena bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, e…

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…

Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria

Konflik structural agraria yang merebak di nusantara umumnya disebabkan oleh keluargnya kebijakan agraria dan penyalahgunaan wewenang apara pemerintah. Beberapa kebijakan agraria dari beberapa masa khususnya Orde Baru dan Reformasi menunjukkan tidak adanya visi pembuat kebjikan akan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, petani dan masyarakat adat. Paradigma yang dikedepankan adalah…

Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat : mengembalikan hu…

Ada yang berpandangan bahwa hokum adalah Camat, Polisi dan lainnya. Ada juga yang melihat hokum sebagai dokumen peraturan yang hanya bisa menjadi konsumsi dan alat bagi segelintir professional juga pemegang kuasa tertentu. Karena konstruksinya hanya berdasarkan pada pengalaman yang berhubungan dengan hukum negara, menyebabkan pengasingan pengetahaun akan hukum-hukum local yang dimiliki oleh kom…