Mengenal Pilihan - Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat : kia…

Ini menyediakan informasi dasar dan teknis tentang pilihan-pilihan hukum daerah agar Pendamping Hukum Rakyat pada khususnya dan Masyarakat Sipil pada umumnya mampu memilih tindakan advokasi hukum untuk menetapkan hak-hak masyarakat adat, beserta dengan kiat-kiat sederhana yang dapat membantu

Mengenal Sistem Peradilan Adat : 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau

Pendokumentasian peradilan adat ini mencakup informasi dasar tentang gambaran suku, kelembagaan adat, mekanisme penyelesaian perkara adat dan sanksi adat di 25 suku Dauak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Mempertimbangkan Peradilan Adat No. 4

Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hal itu diungkapkan oleh Cicero – seorang filsuf yang sangat terkenal, hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau jalan pikiran Sang Fsilsuf itu dilanjutkan, maka dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu ada peradilan, atau setidak-tidaknya dimana ada masyarakat disitu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Sejak perteng…

Alone Facing The Changing Climate : petition of the people's chamber of the N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829182

Deskripsi Fisik

, 36 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 ALO

Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 6 : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : sebuah studi mendalam di Provinsi Kali…

Laporan ini memotret kesenjangan dalam hal pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan dengan fokus pada dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kerja-kerja yang dilakukan Jaringan ini untuk membenahi tata kelola kehutanan di Indonesia sejalan dengan apa yang selama ini Dewan Kehutanan Nasional lakukan.

Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…

Our Land, Our Life : series of pictured stories. law and society No. 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799745357

Deskripsi Fisik

, 44 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 OUR

Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia - Malaysia, Diskriminasi…

Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …

Temuan dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 20 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 TEM