Himpunan Produk Hukum Daerah - Buku 6 : Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330 HUM

Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan : sebuah studi mendalam di Provinsi Kali…

Laporan ini memotret kesenjangan dalam hal pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan dengan fokus pada dua provinsi, yaitu provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Kerja-kerja yang dilakukan Jaringan ini untuk membenahi tata kelola kehutanan di Indonesia sejalan dengan apa yang selama ini Dewan Kehutanan Nasional lakukan.

Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…

Our Land, Our Life : series of pictured stories. law and society No. 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799745357

Deskripsi Fisik

, 44 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 OUR

Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia - Malaysia, Diskriminasi…

Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …

Temuan dan Rekomendasi Untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 20 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 TEM

Karakter - Karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat : di dalam gerakan pembarua…

Gagasan pokok Pendamping Hukum Rakyat (PHR) adalah memberdayakan hukum-hukum lokal sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Negara agar hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam dapat lebih terjamin. Ada dua hal pokok dalam gagasan ini, yaitu hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam, pemberdayaan hukum-hukum lokal, dan pembaharuan hukum Negara. Ketiga konsep ini merupakan …

Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795380923

Deskripsi Fisik

, 241 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.004 PAR t

Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria : perspektif transitional justice untuk men…

Pengaturan mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) adalah salah satu bidang dalam tiga tahun belakangan mengalami proses perubahan yang terbilang intensif. Pada level UU, seperti hendak mengulangi peristiwa di penghujung medio tahun enam puluhan, serangkaian perubahan dan pembuatan pada UU yang mengatur sumber daya alam, tengah dilangsungkan. Masih sukar untuk disimpulkan mot…

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang - U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 BER T