Manual Perlindungan Bagi Pembela HAM Komunitas : protection internasional dan…

Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada Pembela HAM, namun negara belum mempunyai perangkat peraturan perlindungannya bahkan seringkali negara menjadi pelaku berbagai macam kekerasan. Oleh karena itu, Pembela HAM memerlukan pengetahuan untuk melindungi diri dari ancaman keamanan dan berbagai macam kekerasan yang berpotensi menimpa dirinya. Pembela HAM yang perempuan atau Perempuan Pem…

Pemanasan Global : respons pemerintah dan dampaknya terhadap hak masyarakat adat

Buku ini menjelaskan tentang konstelasi perdebatan dan posisi Indonesia terhadap rejim REDD maupun peta perundingan perubahan iklim secara umum.

Pluralisme Hukum : sebuah pendekatan interdisiplin

Konsep Pluralisme Hukum dalam ranah akademik bukan merupakan wacana baru yang benar-benar baru. Apalagi bila ditilik dari lapangan empirik, konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, baik pada pra kolonial, era kolonial maupun paska kolonial. Hal ini dapat dimengerti karena bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, e…

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…

Tak Ada Alasan Ditunda : potret FPIC dalam proyek demonstration activities RE…

Publikasi HuMa yang diterbitkan tahun 2011 ini merupakan laporan hasil pemantauan pelaksanaan proyek Demonstration Activities REDD+ bertujuan melihat sejauh m ana proyek-proyek tersebut merespon berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, utamaya yang berkaitan dengan hak dan konflik yang mereka hadapi. Berfokus pada pelaksanaan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) didalam proy…

Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria

Konflik structural agraria yang merebak di nusantara umumnya disebabkan oleh keluargnya kebijakan agraria dan penyalahgunaan wewenang apara pemerintah. Beberapa kebijakan agraria dari beberapa masa khususnya Orde Baru dan Reformasi menunjukkan tidak adanya visi pembuat kebjikan akan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, petani dan masyarakat adat. Paradigma yang dikedepankan adalah…

Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829625

Deskripsi Fisik

, 53 p. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 EMI R

Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi kasus keb…

Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…