Outlook HuMa : sikap Pemerintah dan DPR dalam legislasi Nasional terkait hak …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 35 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.51 MUT o

Kertas Kebijakan : pengaturan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 19 p. : ill. : tab. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 KER

Standarisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Komunitas Adat Terpencil

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 35 p. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

305.8 STA

Perlindungan Masyarakat Adat : refleksi kritis untuk hari esok

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

307.1 PER

Kehutanan Masyarakat Pengalaman dari Lapangan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021979907

Deskripsi Fisik

, 163 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 KEH

Peran Lembaga Dalam Advokasi Hutan Adat

Buku ini bertutur mengenai peran lembaga dalam melakukan advokasi hutan adat. Diterbitkan berdasarkan pengalaman dalam mendorong penetapan hutan adat, dan hal ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, tepatnya tanggal 30 Desember 2016, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK-KLHK) tentang penetapan hutan adat diserahkan langsung Presiden Joko Widodo kepada wakil ma…

Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat : anotasi putusan mahkamah…

Maret tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan Judicial Review (JR) Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), UU Nomor 41 Tahun 199…

Mengenal Sistem Peradilan Adat : 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau

Pendokumentasian peradilan adat ini mencakup informasi dasar tentang gambaran suku, kelembagaan adat, mekanisme penyelesaian perkara adat dan sanksi adat di 25 suku Dauak di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat

Mempertimbangkan Peradilan Adat No. 4

Ubi Societas Ibi Ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Hal itu diungkapkan oleh Cicero – seorang filsuf yang sangat terkenal, hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau jalan pikiran Sang Fsilsuf itu dilanjutkan, maka dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu ada peradilan, atau setidak-tidaknya dimana ada masyarakat disitu ada mekanisme penyelesaian sengketa. Sejak perteng…

Kibaran Sampari : gerakan pembebasan OPM dan perang rahasia di Papua Barat

Buku ini mengelaborasi semua persoalan mendasar yang berada dibalik geliat gerakan pembebasan OPM sekaligus membongkar kejahatan Indonesia dalam bentuk policy yang kemudian mengejawantah dalam aneka aksi kekerasan dan tindakan represif ofensif (khususnya di bawah rezim militeristik-korup ORBA). Setelah 50 tahun wilayah koloni Netherlands New Guinea berada dalam kekuasaan Indonesia, yang dialihk…