Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak

Menurut R. Herlambang P. Wiratraman, pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat. Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertar…

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pengorganisasian dan perlawanan 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : pemetaan masalah dan penyadaran 201…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 286 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 RIS

Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : metode riset aksi - Buku 1

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 66 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 YUN r

Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah : kertas posisi kamar masyarakat Dewa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 30 p. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.25 SEN

Bukan Catatan dari Jakarta : peran strategis dan tantangan pembaruan hukum su…

Perkumpulan HuMa bersama dengan mitra dan Pendamping Hukum Rakyat (PHR) menyampaikan pesan-pesan pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis sebagai alternatif pembaruan hukum mainstream yang mendominasi selama ini. PHR adalah orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaruan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekol…

Berhukum dari Desa : memotret proses lahirnya aturan berbasis masyarakat desa

Kebijakan otonomi daerah menjadi desentralisasi yang menjadi eksperimen kebijakan di Indonesia. Hal itu telah membuka ruang partisipasi komunitas, baik dari segi kebijakan maupun pengelolaan dan pemanfaatannya. Karena itu, desentralisasi perlu diikuti dengan transfer prinsip-prinsipnya, yaitu kesetaraan, transparansi, demokrasi dan akuntabilitas. Kebijakan Free and Prior Informed Consent (FPIC…

Manual Perlindungan Bagi Pembela HAM Komunitas : protection internasional dan…

Negara seharusnya memberikan perlindungan kepada Pembela HAM, namun negara belum mempunyai perangkat peraturan perlindungannya bahkan seringkali negara menjadi pelaku berbagai macam kekerasan. Oleh karena itu, Pembela HAM memerlukan pengetahuan untuk melindungi diri dari ancaman keamanan dan berbagai macam kekerasan yang berpotensi menimpa dirinya. Pembela HAM yang perempuan atau Perempuan Pem…

Pluralisme Hukum : sebuah pendekatan interdisiplin

Konsep Pluralisme Hukum dalam ranah akademik bukan merupakan wacana baru yang benar-benar baru. Apalagi bila ditilik dari lapangan empirik, konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia, baik pada pra kolonial, era kolonial maupun paska kolonial. Hal ini dapat dimengerti karena bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, e…

Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim : pemenuhan hak - hak …

Masyarakat adat selaku pemangku kepentingan harus mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan dalam skema REDD yang mengikuti prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC) secara utuh. Keberadaan SDA milik masyarakat adat termasuk hak atas tanah harus dihormati keberadaannya sesuai dengan instrument hak asasi manusia yang berlaku secara global. Peran dan kontribusi mas…