Studi Kaji Ulang Peraturan Perundang - Undangan : implementasi Tap MPR No.IX/…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 79 p. : tab. : 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IVA s

Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia No. 1

Tulisan ini membahas mengenai maksud, orientasi dan tujuan yang melekat di dalam teks/ redaksi RUU yang mengatur sumber daya alam. RUU tersebut adalah: RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Umum, RUU Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, RUU PSDA, RUU Sumber daya Air.

Desa, Institusi Lokal dan Pengelolaan Hutan : refleksi kebijakan dan praktik

Edisi

-

ISBN/ISSN

979898109x

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 MRY d

Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia

Telah beruarat berakar pengajaran Hukum Agraria di Indonesia direduksi hanya sekadar hukum tanah. Sejatinya, ini adalah bidang studi hukum yang luas. Bila mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan mengenai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas …

Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik

Beberapa buku telah awal memperkenalkan gagasan ini kepada khalayak peminat hukum di Indonesia. Namun, buku ini bukan sekedar upaya untuk menyampaikan gagasan seorang tokoh. Ada tiga alasan pokok antara lain: pertama, penerbitan ini dimaksudkan untuk menjawab skeptisme banyak pihak terhadap masa depan hukum di Indonesia. Carut marut persoalan hukum di Indonesia menjadikan banyak dari kita memp…

Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 TOW

Adat Di Tangan Pemerintah Daerah : panduan penyusunan produk hukum daerah unt…

Buku ini membagikan pengetahuan ihwal masyarakat hukum adat. Argumentasi teoritis dan hukum yang penting dipahami dalam perumusan produk hukum daerah ada di dalamnya.

Anotasi Peraturan Perundang - Undangan Berkaitan Dengan Akses Masyarakat Adat…

Bila dilacak maka salah satu sebab musabab mengapa sejumlah kelemahan ini lahir yakni karena masih sangat kurangnya dokumentasi peraturan perundangan-undangan dan kebijakan di bidang sumberdaya alam. Faktor ini kemudian menyulitkan para pendamping hukum untuk mengerjakan analisa kritis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan tersebut. Sedangkan kesulitan mendokumentasikan peraturan …