Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi

Buku ini berisikan pengetahuan mengenai bagaimana sesungguhnya dalam parlemen bekerja menjadi modal utama dalam melakukan pemantauan.

Bobot Kurang Janji Masih Terutang : catatan PSHK tentang kualitas legislasi 2006

Tidak mudah untuk memulai tren baru ini: menilai kualitas legislasi. Apalagi banyak orang belakangan ini menyoal minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR Meski bisa dikatakan bahwa menilai kinerja DPR melalui jumlah produk yang dihasilkan juga dimulai dari kajian yang dilakukan oleh PSHK. Kuantitas undang-undang, dulu kami tampilkan untuk menunjukkan salah satu alat ukur dalam menilai …

Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah

Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law Making dalam proses penyusunan Perda. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas Perda-Perda yang dihasilkan di tiga daerah penelitian. Dari hasil proses penilaian inilah kemudian ak…

Memantau Parlemen, Mendorong Lahirnya Legislasi : panduan praktis pemantauan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979993690x

Deskripsi Fisik

, 96 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.37 MEM

Awasi Perda Berdayakan Daerah : panduan pemantauan legislasi daerah

Institusi pembentuk peraturan tentu saja menjadi elemen penting dalam mendorong proses pembentukan undang-undang. Namun pembentukan undang-undang yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan peran masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang atas berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dorongan dari masyarakat sipil perlu diberi ruang dan di…

Uji Publik Terhadap Rancangan Revisi Permentan 26/2007 Tentang Pedoman Izin U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789798981456

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 UJI

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidan…

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC), Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007 telah membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Tim ini terdiri unsur akademisi, praktisi hukum, KPK, PPATK, Kejaksaan, Kepolisian dan Masyar…