UU Yayasan: mempersempit ruang gerak berorganisasi

UU yayasan telah disahkan menjadi UU No. 16 tahun 2001. Namun, sejak rancangannya diajukan ke DPR, UU ini sempat jadi perdebatan di kalangan masyarakat. Terutama muncul kekhawatiran bahwa UU tersebut dapat dijadikan alat untuk menekan organisasi-organisasi sosial yang kritis terhadap pemerintah. Walaupun penyusunan UU Yayasan awalnya dimaksudkan untuk menjerat dan meluruskan yayasan-yayasan ber…

Bobot Kurang Janji Masih Terutang : catatan PSHK tentang kualitas legislasi 2006

Tidak mudah untuk memulai tren baru ini: menilai kualitas legislasi. Apalagi banyak orang belakangan ini menyoal minimnya jumlah undang-undang yang dihasilkan DPR Meski bisa dikatakan bahwa menilai kinerja DPR melalui jumlah produk yang dihasilkan juga dimulai dari kajian yang dilakukan oleh PSHK. Kuantitas undang-undang, dulu kami tampilkan untuk menunjukkan salah satu alat ukur dalam menilai …

Hak Masyarakat di Bidang Lalu Lintas

Kejadian tilang di jalan memang merupakan contoh termudah yang dapat diberikan untuk menggambarkan fenomena korupsi atau fakta-fakta ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat kebanyakan dengan otoritas lalu lintas dan kendaraan (Polantas ataupun Petugas Dinas Perhubungan). Namun demikian telah disadari bersama bahwa permasalahan korupsi atau ketidakseimbangan posisi tawar tersebut tidak …

Catatan Kinerja DPR 2011 Legislasi : aspirasi atau transaksi?

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029766134

Deskripsi Fisik

xiv, 266 p. : ill. : tab. : 20,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.7 CAT