Buku ini disusun untuk menggambarkan dinamika gerakan pembaharuan hukum yang menekankan adanya penghormatan terhadap hukum-hukum rakyat beserta strategi dan taktik bagaimana menguatkan hukum rakyat seraya mendukung upaya advokasi penyelesaian konflik sumber daya alam yang melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, buku ini lebih tepat disebut sebagai buku panduan. Sebagai sebuah panduan strategi, …
Misi penerbitan buku ini adalah untuk menyebarluaskan gagasan tentang pentingnya peranan rakyat dalam proses pembaharuan hokum di daerah. Buku ini berisikan hal-hal yang bersifat konseptual dan beberapa pengalaman kelompok masyarakat dalam upaya mereka melakukan pembahruan hokum di daerahmya. Buku yang terbit di tahun 2002 ini dianggap tepat waktu dengan dinamika social-politik di daerah dalam …
Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…
Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…
Buku ini menceritakan tentang refleksi 10 tahun reformasi peradilan.