Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Ko…

Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dihadapan pengadilan khususnya di peradilan konstitusi belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum buku ini merupakan sumbangan pemikiran akademis yang mungkin dapat membantu masyarakat hakim dan pembaca awam untuk dapat mengidentifikasi keberadaa…

Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979261415x

Deskripsi Fisik

iv, 124 p. ; ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.525 98 MEN

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 4 pu…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 3 hi…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 1 hi…

Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …

Menjadikan Hak Asasi Manusia Sebagai Hak Konstitusional : pandangan kritis at…

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan keputusannya pada 7 Desember 2006 atas dua permohonan pengujian terhadap Undang-Undang No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya: UU KKR), namun dengan dua purusan yang berbeda. Putusan pere, yakni putusan terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa MK mengabulkan permohonan para pemohon. MK menyatakan bahw…

Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah produk nyata dari pemberian nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk keberpihakan dalam memberikan pilihan bagi kehidupan kelompok minoritas. Wacana Negara hukum makin menegaskan benang penghubung yang membentuk ikatan diantara nilai-nilai Pancasila, peranan demokrasi dan kehidupan masyarakat marjinal. Buku ini mengupas tentang putusan-putusan…

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan - Putusan Mahkamah Konst…

Cita-cita pendiri bangsa yang tercermin dalam konstitusi adalah bagaimana negara berperan aktif menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar itulah penguasaan negara atas seluruh sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Paska reformasi, pengaturan hukum mengenai kehutanan terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999. Namun, UU ini justru tidak …

Land Grabbing : perampasan hak konstitusional masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794932810

Deskripsi Fisik

xii, 126 p. : ill. : tab. : 24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

364.004 FAI l

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan P…

Buku ini tentang Pengujian Undang-undang 18 Tentang 2014 tentang Perkebunan