Menepis Kabut Halimun : rangkaian bunga rampai pengelolaan sumberdaya alam di…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789794616628

Deskripsi Fisik

xxii, 248 p. : ill. : tab. : 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 MEN

Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia No. 1

Tulisan ini membahas mengenai maksud, orientasi dan tujuan yang melekat di dalam teks/ redaksi RUU yang mengatur sumber daya alam. RUU tersebut adalah: RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Umum, RUU Pengelolaan wilayah pesisir terpadu, RUU PSDA, RUU Sumber daya Air.

Potensi Konflik di Daerah Pertambangan : Kasus Pongkor dan Cikotok

Edisi

-

ISBN/ISSN

9793584009

Deskripsi Fisik

x, 171 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

303.6 ISK p

Masyarakat Adat dalam Kepungan Kebijakan : analisis kebijakan sumber daya ala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

2006

Deskripsi Fisik

, 79 p. : ill. : tab. : 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.7 MAS

Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786029854220

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

658.405 ASE p

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang - U…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 BER T

Refleksi Perjalanan Kembalinya TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Ag…

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agraria dapat tercapai dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Tumpang tindih peraturan disektor pertanahan dan SDA menjadi salah satu sebab “ruwetnya” sistim hukum berujung pada konflik. TAP MPR No. IX Tahun 2001 ini belum pernah benar-benar dilaksanakan. Konflik agraria, sekotoralisme, tumpang tindih peru…

Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Strategi REDD+ : tinjaua…

Bagi HuMa hak masyarakat adalah satu komponen penting yang harus dipastikan dalam semua program kehutanan atau mitigasi perubahan iklim yang melihat hutan dalam pendekatan karbon dan kontribusinya kepada penurunan gas rumah kaca. Pendekatan hak ini digunakan untuk memastikan keamanan tenure masyarakat adat/local atas hutannya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat melaui satgas REDD+ mengundang se…

Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan : kajian atas Peraturan Daerah Provins…

Terbitnya Perda yang mengadopsi norma-norma hokum adat menggambarkan interaksi hukum yang saling memasuki (incoorporate). Disatu sisi interaksi demikian dikhawatirkan akan memformalisasi hokum adat. Namun pada sisi lain, interaksi demikian dianggap sebagai salah satu model pengakuan Negara terhadap hokum adat beserta dengan hak-hak yangn dimiliki oleh masyrakat hokum adat terutama tanah ulayat.…

No Reason to Delay : portrait of FPIC in REDD+ demonstration activities proje…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829168

Deskripsi Fisik

, 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 BER n