Toward Security and Justice in Tenure : the views of Indonesia civil society …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 48 p. : tab. : 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.31 TOW

Pemberantasan Destructive Logging : potret gap antara masalah dan jawaban hukum

Terminologi ilegal merupakan sesuatu yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Selama ini, dalam konteks menjatuhkan sanksi pidana, hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Diantara Rezim Patrimonial dan Rezim Pasar : tinjauan kesiapan implementasi d…

Safeguard bukan merupakan hal baru, melainkan terjemahan dari hak asasi manusia yang disesuaikan dengan konteks praktis aktivitas tertentu, dalam hal ini yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Riset ingin menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya muncul dalam generasi konservasi baru, yakni perdagangan karbon. Kajian ini juga mengulas secara mendetail bagaimana peraturan daerah memaknai…

Hutan Kita, Hidup Kita : seri cerita bergambar hukum dan masyarkat No. 1 - 2

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 90 p. ; ill. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

634.9 HUT

Tak Ada Alasan Ditunda : potret FPIC dalam proyek demonstration activities RE…

Publikasi HuMa yang diterbitkan tahun 2011 ini merupakan laporan hasil pemantauan pelaksanaan proyek Demonstration Activities REDD+ bertujuan melihat sejauh m ana proyek-proyek tersebut merespon berbagai persoalan riil yang dihadapi masyarakat, utamaya yang berkaitan dengan hak dan konflik yang mereka hadapi. Berfokus pada pelaksanaan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) didalam proy…

Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya? : konstruksi definisi hukum hak atas karbo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829595

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

546.68 HAK

Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829625

Deskripsi Fisik

, 53 p. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.3 EMI R

Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat : studi kasus keb…

Peraturan perundangan maupun kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim tidak ada yang mengatur partisipasi secara bermakna atau katakanlah mencakup hak masyarakat. Ruang lingkupnya berbasis sumberdaya alam, utamanya, tapi tidak terbatas pada tanah dan hutan, sebagai konsekuensi dari relevansi di lahan dan hutan dengan isu perubahan iklim. bertujuan memberikan gambaran tentang kebijakan peme…

Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor - Donor BIlateral…

Implementasi skema Reducing Emission from Deforstation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia dicirikan oleh pembangunan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang dapat dikatakan berada di jalur cepat (fast track). Di tengah masih simpangsiurnya mekanisme implementasi di tingkat nasional dan daerah, berbagai proyek yang mengatasnamakan skema REDD+ telah berjalan dan acap kali menimbulkan keb…

RaTA : rapid land tenure assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah

Konflik system penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antar masyarakat, perusahaan dan pemerintah, seringkali berakhir dengan kekerasan. Hal ini timbul karena ketiadaan dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik perhutanan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Ko…