Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit

Sejak berdiri di tahun 2001, HuMa telah mengembangkan sebuah pendidikan hokum untuk masyarakat, yaitu Pendidikan Hukum Kritis (PHK). PHK diarahkan untuk mentransformasikan pengetahuan hokum kepda masyarakat. Pengetahuan hokum ini kemudian digunakan untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya, termasuk bagiamana memperkuat hokum lokalnya untuk menjaga hak tesebut. Dalam pela…

Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan…

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.076 ALA t

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan P…

Buku ini tentang Pengujian Undang-undang 18 Tentang 2014 tentang Perkebunan

Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: studi kasus atas perempuan de…

Buku ini tentang memahami pengalaman perempuan desa mencari keadilan, dan peluang perempuan desa mengakses keadilan.

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pilar penting dalam pengejawatahan prinsip - prinsip negara hukum. Peradilan ini melindungi warga negara dari tindakan sewenang - wenang pejabat tata usaha negara. Sayangnya, belum banyak kepustakaan dalam bahasa Indonesia yang menuliskan secara mendalam dan komprehensif mengenai bidang kajian ini. Buku yang ditulis oleh Dr. Adriaan W. Bedner, seora…

Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring - Jaring Hukum Negara

Masyarakat adat maupun local yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. Tetapi kearifan-kearifan dalam mengelola hutan lambat laun terancam hilang seiring dengan hilangnya hak kepemili…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…