Pemetaan Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Indonesia

Indonesia merupakan negara besar yang dijuluki sebagai "archipelagic state". Kondisi demikian di samping membuat Indonesia sebagai negara yang majemuk karena terdiri dari beragam suku, ras, dan agama, juga dengan hal itu akan berpotensi menjadi pemicu suatu konflik. Konflik yang kerap terjadi memerlukan mekanisme penyelesaian yang diharapkan mampu menjembatani pihak-pihak yang bersengketa. Dala…

Hutan dan Manusia : mendorong pengelolaan hutan oleh rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 HUT

Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat

Edisi

-

ISBN/ISSN

979261415x

Deskripsi Fisik

iv, 124 p. ; ill. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.525 98 MEN

Pola Penguasaan Tanah Masyarakat Tradisional dan Problema Pendaftaran Tanah :…

Buku ini merupakan laporan studi yang dibagi menjadi dua volume. Volume I berisikan analisis eksploratif mengenai pola penguasaan tanah masyarakat tradisional, masalah pendaftaran tanah, kesimpulan, rekomendasi, serta pedoman untuk mengenal hak-hak tradisional atas tanah. Data primer maupun sekunder yang mendukung analisis pada volume I ini dihimpun pada Volume II.

Masyarakat Hukum Adat dan Janji-janji Padanya

Buku ini merupakan Outlook HuMa yang berpangkal pada janji-janji penguasa pada Masyarakat Adat. Namun, bercabang dan saling berkaitan dengan dimensi yang lebih luas termasuk mengenai legislasi, kehutana, lingkungan hidup, kehidupan, serta hak Masyarakat Adat.

Strategi Berdamai Masyarakat Sipil Indonesia : empat pilar demokratisasi untu…

Fenomena kemiskinan-pemiskinan di Indonesia merupakan potret kehidupan masyarakat desa karena 75% dari masyarakat miskin berada di pedesaan. Itu artinya, sektor pertanian merupakan ruang penyerapan tenaga kerja terbesar dibandingkan dengan sektor lannya [industri, sektor informal, perdagangan, dan lainnya]. Sepanjang yang diketahui penulis, terdapat 41 juta tenaga kerja terserap di sektor perta…

Kedaulatan Masyarakat Adat yang Teraniaya

Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengakui keberadaan masyarakat adat (ihat penjelasan pasal 18 UUD 1945). Namun dalam prakteknya tidak demikian. Dalam berbagai produk hukum di bawah UUD 1945 justru bertentangan sehingga masyarakat adat tidak berdaya. Hak-hak mereka dikebiri melalui berbagai peraturan perundangan yang dibuat penguasa, dan memuncak ketika rejim Orde Baru dibawah Presiden Soeharto. …

Tanah Kami Masa Depan Kami

Buku ini adalah serial buku cerita tentang masalah-masalah tanah dan Masyarakat Adat di Indonesia. Komik ini diproduksi sebagai bahan pemberantasan buta huruf, sekaligus alat untuk meningkatkan kesadaran komunitas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasy…

Buku ini berisi undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.

Community Protocols for Environmental : a guide for policymakers

This guide has been written to help policymakers and other stakeholders understand what community protocols are, why they are important, and how they can support their development and recognition within formal environmental legal and policy frameworks. It is also written for all interested in learning about community protocols, including: indigenous peoples and their communities and other local…