Prinsip-prinsip safeguard berbasis hak yang tercantum dalam buku ringkas ini diaposi secara hukum. Artinya, safeguard ini bukan sesuatu yang diada-adakan tetapi merupakan kerangka umum sudah ada dan berlaku secara nasional dan internasional.
Kompleksitas masalah hak asasi manusia di Papua memerlukan upaya yang besar dari segenap kalangan masyarakat sipil memajukan dan memperbaikinya. Pun demikian dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dituntut lebih serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan utamanya, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, ba…
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …
Buku kecil ini dibuka dengan beberapa pertanyaan: dimana dan bagaimana kita menempatkan pengalaman perempuan dalam perjuangan hak atas tanah yang selama ini kita lakukan? Bagaimana ikatan emosional perempuan dengan tanahnya? Bagaimana ikatan emosional ini mempengaruhi mulai dari perjuangan terhadap tanah dan termasuk bagaimana mereka me mandang dan memperlakukan tanahnya. Perempuan memiliki …
'Nation Fall When Judges Are Unjust', ungkap Sydney Smith ketika menggambarkan begitu sentralnya peran hakim. Sementara Roeslan Saleh menilai profesi hakim sebagai "pergulatan kemanusiaan". Bayangkan, betapa terkurasnya energi hakim saat menjalankan tugasnya, karena ia harus menjalani sebuah pergulatan batin. Hakim harus membuat pilihan-pilihan yang tidak mudah. Hakim yang menyadari dirinya ben…
Kalau gagasan multikulturalisane pada titik paling ekstremnya seolah mengandaikan bahwa bangsa bisa digantikan dengan sejumlah kelompok minoritas berbeda-beda (diverse minority groups). Sepanjang sebagai gagasan juga tidak tertup kemungkinan mendiskusikan pemisahan yang tegas antara negara dengan bangsa sehingga demos dapat sepenuhnya hanya mengacu kepada aturan-aturan konstitusional dan keangg…
Rentetan panjang sejarah penindasan terhadap petani tak kunjung usai. Sejak awal berdirinya di zaman kolonial, perkebunan sengaja diciptakan untuk membuat jurang pemisah yang dalam antara pemilik atau pengusaha perkebunan dengan masyarakat-petani yang hidup di sekitarnya. Kehidupan yang terpisah antara ppejabat-pejabat di lingkungan perkebunan menunjukkan diskriminasi yang semakin nyata di sega…
Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…
The Asia-Pacific Human Rights Information Center or HURIGHTS OSAKA, inspired by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, formally opened in December 1994. It has the following goals: 1) to promote human rights in the Asia- Pacific region; 2) to convey Asia-Pacific perspectives on human rights to the international community; 3) to ensure inclusion of human…