Realisasi pemenuhan hak atas pendidikan di Indonesia, secara umum, dapat dikategorikan masih amat minim. Hal ini dibuktikan dengan persentase anggaran pendidikan yang sangat kecil dalam APBN. Dari perspektif hukum Hak Asasi Manusia, pemerintah dapat digolongkan sebagai telah melanggar kebijakannnya sendiri, khususnya melanggar Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem P…
Pada tahun 2005 ini, Indonesia mengambil keputusan untuk melakukan ratifikasi terhadap dua ketentuan dasar hak asasi manusia, yaitu Konvenan Hak Sipil dan Politik (International Coenant on Civil and Political Rights) dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights). Keduanya dikenal sebagai International Bill of Rights. Ratifikasi ini …
Isu pengangguran dan solusinya di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia.