Buku ini merupakan hasil perenungan kembali perjalanan UUPA sambil mengkritisi keberadaan UUPA itu sendiri adalah merupakan bagian dari upaya membangun kearifan baru agar supaya dapat menafsirkan kembali secara proporsional dalam cakupan perkembangan sosial-ekonomi dewasa ini.
Melakukan pendalaman masalah tenurial dalam perspektif masyarakat sipil, terutama dari kalangan kelompok masyarakat, NGO, akademisi dan DPR/DPRD
Merujuk pada pendapat Prof San Afri Awang dalam sambutan buku ini, tentang ”partisipasi pembebasan”, saya teringat pada model pembangunan yang berpusat pada manusia (people center) oleh budayawan (alm.) Dr Soedjatmoko era 1980-an. Sebenarnya pembangunan terpenting dalam sejarah manusia adalah pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan yang berpusat pada manu…
Berbagai peristiwa yang telah terjadi dalam konflik agraria di Malin Deman maka diperlukan upaya untuk mendokumentasikan berbagai bentuk bentuk pelanggaran, unsur-unsur kekerasan, tindakan intimidasi dan kriminalisasi akibat dari praktik perampasan lahan. Pendokumentasian yang dilakukan ini bukan saja untuk meningkatkan kapabilitas korban dalam mempertahankan dan membela hak-hak mereka. Lebih j…
Buku ini menawarkan telaah komprehensif atas tata kelola ruang dan lingkungan di Bali masa kini yang dilanda krisis. Di masa desentralisasi, delapan kabupaten dan satu kota di Bali mendapatkan kewenangan lebih besar untuk mendongkrak pendapatan daerah, terutama dari industri pariwisata, sembari mengabaikan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, budaya, dan masalah kelembagaan di luar wila…
Buku ini berisi kumpulan tulisan dari sejumlah 34 kontributor, jumlah yang relatif banyak untuk sebuah buku kenangan bagi bagi seorang senior di bidang ilmu, yaitu di bidang ilmu hukum. Tulisan dalam buku ini dikelompokkan dalam dua bab yaitu Kesan Personal dan Dialog Pemikiran. Masing-masing penulis ini membagikan kisah inspiratif bagi pembaca, khususnya yang muda, yang belajar hukum di tin…
Buku ini menguraikan sejarah kebijakan kehutanan negara yang dirancang untuk mengendalikan dan mengawası penggunaan kawasan hutan, jenis pohon tertenm tenaga kerja, dan ideologi di Jawa, serta tanggapan penduduk desa hutan terhadap pengendalian yang diterapkan. Di tengah penerapan desentralisasi, Perhutani melanjutkan posisi sejarahnya sebagai "tuan tanah negara" yang kaya, dengan hubungan yan…
Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan sat Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistim hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, aza ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan azas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasil norma dasar UUD 1945 serta kaidah …
Kajian kritis tentang konsesi agraria dan perubahan tata guna tanah dengan menggunakan lensa feminis diperlukan untuk mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana gender sebagai konstruksi sosial memberikan kontribusi bagi relasi sosial dan politik dalam beragam mekanisme yang bekerja dalam proses perumusan kebijakan tentang konsesi-konsesi agraria dan operasionalisasi konsesi-konsesi tersebut. Se…