This book is concerned with the origins of Muhammadan jurisprudence. I shall, of course, often have occasion to refer to examples taken from Muhammadan law, which is the material of Muhammadan jurisprudence. But the history of positive law in Islam as such, and the relationship between the ideals of legal doctrine and the practical administration of justice fall outside the scope of the present…
There is great variation in the range of human situations subsumed under the generic title of colonialism, and while theoreticians debate the origin, motivation and dimensions of this most powerful of historical environments, C and attempt to define lines of classification which satisfy all the evidence provided by colonial societies, whether that evidence be economic, ethnic or socio-cultural,…
Egypt is the most productive country in the world; and in its most flourishing age is said to have contained twenty thousand cities. It deserved to be called, even more than modern Belgium, "one great town." Its location brought it into contact with all the great primi- tive race-stocks alike of Africa, of Asia, and of Europe; and to all of them were transmitted some of its literary or artistic…
With global consumption of edible oils set to double in the next twenty years, expansion of the palm oil industry has become one of the main planks in the government of Indonesia's plans for national development. Now the opportunity to market palm oil as 'bio-diesel' is fueling even faster expansion. The implications for Indonesia's forests are dire. But what of the millions of people who live …
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, ber- dasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembang- an global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang …
Keputusan politik tentang penyatuan Papua (selanjutnya disebut Irian Jaya, sebelumnya Irian Barat) menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Namun pada kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapain…
Hukum sebagai alat untuk mencapai ketertiban, bahkan juga sebagai alat untuk melegitimasi kekuasan, merupakan ajaran tradisional di kalangan umum, khususnya di kalangan sarjana hukum, sejak mereka memasuki bangku pendidikan hukum. Pemahaman yang sama ditanamkan juga di kalangan masyarakat umum, dan sangat disukai para politisi yang memegang kekuasaan.
Folk Law Volume II