Ditapis dengan
Laporan Pelanggaran HAM Sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) Propinsi Riau
Indonesia telah meratifikasi beberapa konvenan utama Hak Asasi Manusia, antara lain ICESCR melalui UU No 11 Tahun 2005, ICCPR dengan UU No 12 Tahun 2005, CERD diratifikasi oleh UU No 29 Tahun 1999. Indonesia juga menyatakan persetujuan atas beberapa hukum internasional yang sifatnya "lunak" tetapi sangat terkait dengan kondisi sosial-politik yang memayungi HAM di Indonesia. Deklarasi PBB tentan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii, 32 hlm. ; ill. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 TIM l
Sistem Bantuan Hukum di Indonesia dan Perkembangannya
Masyarakat miskin dan buta hukum dapat dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka umumnya kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan (access to justice) karena terkendala biaya dan ketidaktahuan terhadap seluk- beluk hukum. Akibatnya, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) belum terwujudkan sebagaimana mestinya. Kondisi itu kian memprihatinkan, lantaran sistem b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021152096
- Deskripsi Fisik
- viii, 56 hlm. ; ill. ; 19 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 347.01 FAI s
Pembela HAM Menulis : bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua
Kompleksitas masalah hak asasi manusia di Papua memerlukan upaya yang besar dari segenap kalangan masyarakat sipil memajukan dan memperbaikinya. Pun demikian dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, dituntut lebih serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan hak asasi manusia sebagai acuan utamanya, dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua, ba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789798981715
- Deskripsi Fisik
- xvi, 129 hlm. ; ill. ; tab. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 PEM
Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009
Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 47 negara anggota Dewan HAM PBB merupakan suatu peristiwa historis yang patut disyukuri dan diharapkan akan mendorong perkembangan HAM di Indonesia yang merupakan tanggung jawab semua pemangku HAM mulai dari pemerintah, parlemen, pengusaha, akademisi, media, LSM, dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu faktor yang mendukung terpilihnya Indonesia …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9796381001
- Deskripsi Fisik
- xx, 654 hlm. ; ill. ; tab. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 LAN
Hak Atas Peradilan yang Adil Menurut Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komi…
Untuk menentukan apakah sebuah pengadilan independen, maka kita dapat melihat kriteria sebagai berikut; pertama, bagaimana cara penunjukan hakim dan masa kerjanya, kedua adanya jaminan bahwa hakim tidak terpengaruh tekanan dari luar, ketiga. apakah pengadilan tampil secara independen. Sementara hakim dikatakan imparsial, apabila hakim terbebas dari prasangka atau bias (subyektif imparsialitas),…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789791758406
- Deskripsi Fisik
- ix, 43 hlm. ; 19 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.4 ULI h
Hak Asasi Manusia Dalam Pusaran Politik Transaksional : penilaian terhadap ke…
Buku ini membahas diantaranya tentang hak asasi manusia dalam produk legislasi DPR, meliputi bagaimana implementasi Prolegnas 2005-2009, keberpihakan produk legislasi DPR terhadap HAM, serta materi muatan produk legislasi DPR, relasinya dengan HAM. Kemudian dijelaskan penilaian terhadap kebijakan pengawasan DPR, meliputi pengawasan DPR dan HAM, dan dibahas beberapa kasus menyangkut HAM yang dir…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789798981401
- Deskripsi Fisik
- xxx,344 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 323.095 98 HAK
Menelusuri Jejak, Menyingkap Fakta : buku saku panduan investigasi pelanggara…
Gagasan dasar buku ini adalah bahwa investigasi pelanggaran HAM sesungguhnya merupakan pengetahuan sederhana yang harus menjadi milik semua orang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ix, 112 p. ; ill. ; tab. ; 16 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 AGU m
Masih Berkuasanya kuasa kegelapan Potret Penegakan Hukum dan HAM
Buku ini dicetak dan dipublikasikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang selama ini Pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9789793580425
- Deskripsi Fisik
- x, 190 p. ; ill. ; tab. ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 345.052 MAS
Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia
Hampir delapan tahun sejak Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Prinsip prinsip Panduan Relasi Bisnis dan HAM (Guiding Principles on Business and Human Rights) pada 16 Juni 2011. sebagai upaya mengakomodasi prinsip-prinsip HAM terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Namun hingga hari ini, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih sangat lambat, yang artinya berbagai upaya yang d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xxxii, 144 p. ; ill. ; tab. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 PER
Pelanggaran Hak Perempuan Adat Dalam Pengelolaan Kehutanan : laporan Komisi N…
Inkuiri nasional untuk hak masyarakat adat sangat penting karena adanya multimediasi pelanggaran hak asasi yang dialami oleh perempuan adat atau masyarakat hukum adat di negara kita. Hutan bagi masyarakat adat khususnya perempuan, bukan hanya pertumbuhnya aneka ragam hayati namun disanalah sumber dan gantungan hidup, ranah spiritualitas, penyeimbang makro dan mikro kosmik. Komnas HAM memilih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786027420113
- Deskripsi Fisik
- xxiii, 56 p. ; ill. ; tab. ; 27 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.48 ARI p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah