Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah

Dinamika Perda yang bermasalah memang merupakan fenomena tersendiri di awal periode desentralisasi (1999). Berangkat dari fenomena inilah, PSHK mencoba menerapkan parameter Socially Responsible Law Making dalam proses penyusunan Perda. Dimana secara spesifik mencoba melakukan penilaian kualitas Perda-Perda yang dihasilkan di tiga daerah penelitian. Dari hasil proses penilaian inilah kemudian ak…

Himpunan Produk Aturan Lokal - Buku 4 : Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalim…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUM

Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal : analisa terhadap…

Hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menyangkut perbaikan posisi hokum, politik, ekonomi dan budaya masyrakat di pedesaan. Selama kurang lebih 20 tahun, komunitas pedesaan dan sumber daya lingkungannya telah takluk menjadi sarana dan objek eksploitasi lewat mobilisasi dan politik aspirasi dan kepentingannya yang tersendiri untuk diurus secara mandiri berdasarkan tata penga…

Himpunan Produk Aturan Lokal - Buku 5 : Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Ten…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, p. : ill. : tab. : 29,5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUM

Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah

Buku ini membahas tentang pedoman (guidelines) dalam perancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman

Buku ini berisikan tentang Kumpulan Peraturan Bidang Pengembangan Hutan Tanaman.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 : undang-undang larangan praktek monopoli dan …

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

9798060563

Deskripsi Fisik

xxvi, 608 hlm. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.072 UND

Himpunan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iii, 871 hlm. ; ill. ; tab. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 BAG h

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana T…

Sebagai Pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional dan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataa…

Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Per…

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan …