Perkembangan Hukum Pertanahan : pendekatan ekonomi - politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712125

Deskripsi Fisik

, 348 p. : tab. : 23 x 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 2 NUR p

Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia

Keadilan bagi Jacques Derrida adalah sebuah ide yang tak bisa diwadahi dalam institusi apapun, bahkan tak bisa dikonsepkan secara rasional. Karena itu mewujudkan dan menjamin keadilan dalam hukum bukan hanya mereduksi pengalaman seseorang terhadap keadilan, tetapi juga merupakan tindakan yang kontradiktoris. Sebab baginya proses pembentukan dan penegakan hukum merupakan proses yang mengkaitkan …

Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, …

Seri Kajian Hukum ini mengulas segi-segi hokum terhadap Keputusan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu NO. 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Melalui Permohonan 100 hektar. Tulisan ini akan melihat sejumlah hal, pertama, apakah keputusan ini memiliki maksud untuk memelihara kelestarian alam, kedua, putusan ini apakah sungguh-sungguh mengutamaka…

Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat

Konflik agraria di Sumatera Barat erat kaitannya dalam pengelolaan sumber daya alam dijalankan pemerintah yang menyinggirkan hak ulayat dan hukum adat. Cara manipulatif yang dilakukan pengusaha dalam mendapatkan hak atas tanah dari masyarakat nagari juga dianggap sebagai penyebab lainnya. Di Kabupaten Pasaman Barat dan Solok Selatan, eskalasi konflik agraria semakin naik. Konflik tersebut terja…

Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum

Pada tahun 2013, satu momentum perjuangan pengakuan hak masyarakat adat di Indonesia datang dengan dibahasnya Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPM-HA) di DPR RI. Momentum ini sekaligus memberikan sebuah pekerjaan besar untuk lebih menajamkan posisi dan substansi dalam RUU PPMHA tersebut. Dalam perdebatan tersebut sedikit memberikan jawaban tentang p…

Hukum : paradigma, metode dan dinamika masalahnya

Serve ordinem et ordo servabit te. Ini adalah pepatah Latin Kuno yang secara harfiah berarti “layanilah peraturan maka peraturan pun akan melayanimu”. Itu berarti ada internalisasi nilai-nila yang termaktub dalam peraturan dalam berbagai bentuknya. Persoalannya, dari manakah asalnya nilai-nilai itu? Dari alam ide atau dari realitas empiris? Yang mana yang diakui sebagai benar, yang berasal …

Pengantar Hukum Tanah Nasional : sejarah, politik, dan perkembangannya

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan satu Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan asas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasila, norma dasar UUD 1945 serta kaidah pelaksa…

Hukum Pidana Dalam Perspektif

Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Sejak awal proyek, dirancang serangkaian lokakarya yang mencakup bidang-bidang kajian hukum perburuhan, hukum pidana, …

Law, Jurisprudence and Human Rights in Asia

Decades of human rights standard-setting in the United Nations (UN) have not countered the misconception of human rights as “alien” or “abstract” ideas. A three-country survey of human rights awareness of Asian students found that teen-age students had a sense of what human rights meant but could not say exactly what they were.1 Some Asian governments portray the idea of human rights as…

Anotasi Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 : mengenai pengujian Konstitusionalitas…

Awalnya, hutan diartikan sebagai kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengertian hutan secara politis inilah yang menimbulkan implikasi sosial dan hukum di lapangan. Atas dasar itu, pada tahun 2010, Bupati Kapuas, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Sukamara, dan Bupati Gunung Mas…