Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan

Sumber daya tambang di Indonesia merupakan “harta karun” dunia yang diincar oleh banyak pihak. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau penghasil pelbagai jenis bahan galian seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara dan lain-lain. Peraturan pertambangan telah berhasil mengiring kepada booming industri ekstraktif di Indonesia pada akhir 80-an dan awal 90-an. Pada fase ini, …

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan…

Edisi

2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166 p. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.076 ALA t

Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan

Desa model merupakan desa terpilih dari sekian banyak desa di Indonesia yang mendapatkan prioritas penyelesaian konflik bagi masyarakat. Hal itu berdasarkan hasil seleksi Tim Roadmap Forest Tenure terpilihlah sepuluh desa yang menjadi percontohan dalam penyelesaian konflik tenurial kehutanan atau konflik yang terjadi di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari 10 desa model itu, tiga di antaranya…

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk : dinamika interaksi hukum adat dan hu…

Banyak Kalangan yang masih bersikukuh memandang hukum adat sebagai cermin ketertinggalan dan antitesis dari kemodern-an. Oleh sebab itu, upaya - upaya untuk me-modern-kannya tidak pernah surut, entah atas nama pembangunan ataupun intergrasi nasional. Kenyataannya, alih- alih melemah apalagi punah, perkembangan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan hal sebaliknya. Terutama sejak…

Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaring - Jaring Hukum Negara

Masyarakat adat maupun local yang hidup di dalam dan disekitar kawasan hutan meyakini dirinya memiliki kemampuan melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Dibekali ilmu mengelola hutan secara tradisional yang arif, keberadaan hutan di wilayah mereka tetap lestari. Tetapi kearifan-kearifan dalam mengelola hutan lambat laun terancam hilang seiring dengan hilangnya hak kepemili…

Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan : studi dampak pembatasan dan pelarangan ak…

"Pelarangan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Siyai untuk melakukan aktivitas di kawasan Hutan Menekung oleh Pengelola Taman Nasional Bukit Baka dan Bukit Raya, pada akhirnya mengakibatkan komunitas tersebut kehilangan penikmatnya atas sejumlah hak - hak mendasarnya dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun. Setidak - tidaknya penetapan kawasan Taman Nasional yang diberlakukan dalam situasi poli…

Pluralisme Hukum dan Isu - Isu yang Menyertainya

Kertas posisi yang disusun Dr. Rikardo Simarmata, SH., merupakan bagian dari upaya HuMa memberikan fokus pada penguatan hukum non negara untuk mempromosikan kacamata dan pendekatan pluralisme hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di lapangan, utamanya hak atas lingkungan, agraria dan sumber daya alam. Memaparkan tentang hal ikhwal istilah pluralisme hukum dalam rangka mempopulerkan ist…

Hukum, Perubahan Iklim dan REDD : prosiding pelatihan kerangka hukum dan kebi…

Seri ini adalah publikasi untuk menyebarluaskan proses - proses pembelajaran dan karya ilmiah mengenai aspek hukum dalam persoalan - persoalan perubahan iklim. Seri ini diterbitkan atas dasar pertimbangan masih kurangnya publikasi mengenai perubahan iklim yang berfokus pada persoalan hukum, keadilan sosial, dan lingkungan.

Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal No. 5

Konsep FPIC bukanlah introduksi konsep asing pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Sejak lama, konsep ini mengakar pada tradisi dan kebiasaan pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, klausula ini memberi jaminan bahwa masyarakat yang terkena dampak harus dimintai persetujuannya tanpa paksaan sebelum ijin kegiatan diberikan pemerintah. Negoisasi mendapa…

Untuk Apa Pluralisme Hukum ? : konsep, regulasi, negosiasi dalam konflik agra…

Para aktivis LSM memandang pentingnya negara untuk mengakui keberadaan hukum adat. Pengakuan keberadaan hukum adat adalah bagian dari pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat. Sepanjang negara terus memaksakan kehendak untuk mengingkari hukum adat maka keadilan dan kepastian hukum akan semakin kabut. Melihat pada fakta relasi hukum yang timpang ini maka pluralisme hukum penting. Pluralisme…