Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…
Membahas masalah pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terkait dengan rencana pemerintah Indonesia membangun perkebunan kelapa sawit sepanjang 850 km di perbatasan tersebut yang mengancam kehidupan masyarakat adat. Walaupun sampai saat ini proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit ini belum ada kejelasan berkenaan …
'Persoalan pemulihan hak atas hutan adat bagi kesatuan masyarakat hukum adat merupakan masalah yang multi aspek, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan kata Prof. Ahmad Sodiki dalam pengantar Dialog Nasional Hutan Adat di Jakarta, 2 Oktober 2014. Kementrian Kehutanan berkomitmen mengeluarkan wilayah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan ketika pengakuan dari pe…
Panduan ini diperuntukkan bari para pemimpin masyrakat adat dan komunitas local serta kawan-kawan yang membantu mereka melalui advokasi. Informasi dalam panduan ini bersifat umum dan mendasar. Menyediakan informasi dasar tentang hak asasi manusia agar pemimpin masyarakat adat utamanya mampu membela hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal terkait Prakarsa mengurangi emisi dari deforestasi da…
Dampak perubahan iklim akibat pemanasan global menjadi perbincangan paling menarik perhatian bagi umat manusia di muka bumi. Perdebatan tentang sebab dan akibatnya telah menjadi santapan setiap hari melalui pemberitaan di media cetak, elektronik dan media online. Ulah manusia terutama dari negara kaya yang menjadi emitter terbesar, namun terus menghindari tanggung jawabnya seperti diamantkan Pr…
Bagi HuMa hak masyarakat adalah satu komponen penting yang harus dipastikan dalam semua program kehutanan atau mitigasi perubahan iklim yang melihat hutan dalam pendekatan karbon dan kontribusinya kepada penurunan gas rumah kaca. Pendekatan hak ini digunakan untuk memastikan keamanan tenure masyarakat adat/local atas hutannya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat melaui satgas REDD+ mengundang se…
Pendidikan Hukum Kritis (PHK) sebagai salah satu forum pengembangan kapasitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang dikembangkan HuMa sejak awal pendirian dalam rangka mentranformasikan pengetahuan. Untuk menyederhanakan pengetahuan tentang hokum kepada peserta dan masyarakat local atau masyarakat hukukm adat, diperlukan bahasa dan alat yang sederhana pula. Disampaikan melalui media kreatif sebaga…