Buku ini mengemukakan contoh dan kasus rinci tentang kelalaian bangsa membangun landasan yang kokoh karena tidak memberikan perhatian yang penuh kepada petani, buruh perkebunan, dan nelayan.Oleh karena itu, peryataan kemer dekaan pada 17 Agustus 1945 masih belum menjadi kenyataan bagi rakyat pedesaan. H.S. Dillon mendesak agar upaya menjebol kelembagaan ekstraktif warisan kolonial melalui refor…
Kajian ini menganalisis pengalaman Indonesia dalam mengelola Dana Reboisasi (DR) dan meneliti sejumlah implikasinya bagi REDD+. Dana Reboisasi yang dibentuk pada tahun 1989 merupakan pendanaan hutan nasional yang dibayarkan oleh setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan berdasarkan volume kayu yang ditebang. Selama lebih dari 20 tahun, DR yang telah diterima mencapai sekitar US$ 5,8 miliar, dan mer…
Buku ini ditujukan untuk memperkuat ikhtiar pengembangan negara hukum (rule of law) Indonesia, membantu Indonesia mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memajukan pembangunan ekonomi (economic development) dan keadilan sosial (social justice). Sejak awal proyek, dirancang serangkaian lokakarya yang mencakup bidang-bidang kajian hukum perburuhan, hukum pidana, …
Decades of human rights standard-setting in the United Nations (UN) have not countered the misconception of human rights as “alien” or “abstract” ideas. A three-country survey of human rights awareness of Asian students found that teen-age students had a sense of what human rights meant but could not say exactly what they were.1 Some Asian governments portray the idea of human rights as…
Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi…
Buku ini membahas tentang pedoman (guidelines) dalam perancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
Buku ini sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah biografi ELSAM. Secara umum, buku ini tidak berkisah tentang pergaulan "batin" ELSAM tapi lebih menyorot pada beberapa gagasan-gagasan, program-program dan agenda besar yang diusung ELSAM, yang secara dignifikan berkontribusi pada perkembangan demokrasi, penegakan keadilan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA adalah seorang intelektual sekaligus pejuang hak asasi manusia yang dikenal memiliki visi dan komitmen yang tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial. Lahir di Madiun 19 November 1932 dari pasangan Soekandar Wignjosoebroto (1902-1988) dan Siti Nardiah (1913-2003), Pak Tandyo menikah dengan Asminingsih (1941-2005), dan dikaruniai tiga putri, yaitu Sawitri D…
"Free, Prior and Informed Consent" (FPIC) adalah hak masyarakat adat untuk mengatakan "ya, dan bagaimana" atau "tidak" untuk pembangunan yang mempengaruhi sumber daya dan wilayah mereka. Hal ini berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa negara. Status hukumnya telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008. Berasal d…