Professing Sociology awalnya diterbitkan pada saat sosiologi menarik minat dan pendanaan publik yang luas. Ditulis oleh salah satu pemimpin "sosiologi baru" di akhir tahun enam puluhan, volume ini menangkap sifat dan intensitas landasan intelektual dan cakupan bidang tersebut. Buku ini mengungkap perkembangan bidang tersebut pasca-Perang Dunia II sebagai disiplin ilmu dan profesi, dan mencakup …
Pengenalan mengenai perundang-undangan dan yurisprudensi secara garis besar dan sejarah pemunculannya
Filsafat hukum mempelajari persoalan-persolaan filosofis yang muncul dari eksistensi dan praktik hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum tidak memiliki inti persoalan filosofis utama yang khas bagi dirinya sendiri seperti dimiliki cabang-cabang filsafat lain, selain bertumpang- tindih dengan persoalan-persoalan di cabang-cabang filsafat tersebut. Karena ide-ide seperti rasa bersalah, kesalahan,…
Pengamatan dan pengalaman bahasan teoritis-konsepsional pada era pemerintahan orde lama, orde baru, reformasi, dan transisi
Buku kecil ini merupakan hasil kerja sama antara World Agroforestry Centre (ICRAF), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Forest Peoples Programme (FPP). Buku ini didasarkan pada proyek lapangan yang dilaksanakan pada tahun 2001, dengan dana dari BSP-Kemala dan Department for International Development (DFID), untuk mempromosikan lokakarya partisipatif tentang dilema pemerintahan sendiri…
buku ini berisi tentang tinjauan triwulan perekonomian indonesia, prospek pengembangan industri rumah kayu minahasa dan sebagainya.
Kawasan Sanggabuana sepintas pengamatan hanylah serangkaian bukit-bukit yang sebagian besar gundul serta tidak terurus, ICBB merasa terpanggil untuk membantu memberikan jawaban dalam usahanya untuk mengurangi laju kerusakan lahan di daerah tersebut
Sebuah gagasan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui cara alternatif
Kinerja perekonomian Indonesia pada paruh pertama tahun 2001 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-politik yang mendominasi berbagai pengambilan keputusan pemerintah