Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat

Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap ‘sebagian’ wilayah adatnya, mulai berbuah manis pada tanggal 16 Mei 2013. Pada hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35/2012), MK menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari Hu…

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Papua Barat Dalam RUU Masyarakat Ad…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 13 p. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 MAL p

Hukum Kami, Hukum Adat : seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 7

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786028829274

Deskripsi Fisik

, 34 p. ; ill. ; 20 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 HUK

Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: studi kasus atas perempuan de…

Buku ini tentang memahami pengalaman perempuan desa mencari keadilan, dan peluang perempuan desa mengakses keadilan.

Masyarakat Esmapano, Kapi dan Aou di Kawasan Konservasi Lorentz, Irian Jaya

Laporan studi ini merupakan lanjutan dari beberapa studi sosiologi yang telah dibuat, dalam mengawali Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Lorentz. Yang menjadi dasar sehingga penelitian sosiologi kami utamakan dalam mengelola kawasan konservasi di Bumi Cenderawasih (Irian Jaya). Adalah mustahil kalau kita berbicara tentang kesuksesan pelestarian tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Selain …

Negosiasi Efektif Untuk Konflik Sumber Daya Alam : panduan dan tips-tips dala…

Buku ini menghadirkan sebuah referensi mengenai Negosiasi yang mencoba untuk membuatnya tidak normative dalam arti teoritik. Karena itu dalam buku ini terdapat juga buku saku yang menampilkan kiat-kiat sederhana yang bisa digunakan untuk sebuah negosiasi.

Modul Panduan Pengumpulan dan Pengelolaan Data Masyarakat Adat di Provinsi Pa…

Rezim pengakuan menjadi dasar pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hidupnya. Syarat ini muncul dalam berbagai produk perundangan, seperti UU Kehutanan, Permendagri 52 tahun 2014, hingga perdasus yang berlaku di Tanah Papua. Pada saat bersamaan, pemegang kontrol hak (pemerintah) tidak memiliki data masyarakat hukum adat. Itu berdampak kepada mekanisme penerbitan pengakuan mengalam…

Beyond Silencing of the Guns

The demobilisation, disarmament and reintegration (DDR) of 500,000 ex-combatants and their families set out in the Luena Memorandum of Understanding of 2002 has almost been completed. Imogen Parsons questions how far the DDR process, crucial for lasting peace, reflects the government’s military and political dominance rather than the needs of the ex-combatants themselves. The article examines…

Kebijakan Optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility) di Jawa Timur

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, kita tahu tidak sedikit perusahaan dan BUMN telah melaksanakan Program CSR yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Sejumlah perusahaan besar telah mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat miskin agar mereka tak digerus krisis ekonomi yang tak kunjung selesai. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya tumpang-tindih antar program, …

Membangun Kelembagaan yang Mampu Menjamin Sistem Pemasaran Domestik dan Inter…

Kegiatan kajian/penelitian sebagaimana dilaporkan bermaksud mengkaji lembaga-lembaga apa sajakah yang dibu tuhkan untuk meningkatkan pemasaran tembakau, baik di dalam dan di luar negeri, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan peran usaha budi daya tembakau dan pengolahan tembakau untuk mendukung kinerja pembangunan bidang perekonomian di Jawa Timur. Kegiatan ini penting dilakukan, …