The study looks in to court rules to assess the responsiveness of the Judiciary to gender issues. Records of selected court proceedings are also examined to gauge the extent of gender sensitivity (for insensitivity) in our court. For the Judiciary the study can be painful look into the mirror, but it is nonetheless necessary. Here we have a tool which can guide the Supreme Court in fashioning m…
Terbitnya Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 5 di tahun 2008 menandai keikutsertaan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan dalam memperkaya dunia sains dan teknologi, khususnya dibidang sosial dan ekonomi kehutanan pada umumnya selama lima tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai perkembangan telah dialami oleh majalah ilmiah ini.
Buku ini dicetak dan dipublikasikan kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk peduli terhadap bantuan hukum untuk masyarakat miskin, yang selama ini Pemerintah belum memberikan perhatian yang serius terhadap persoalan ini.
Buku ini merupakan kumpulan hukum adat Banua Simpakng yang ditulis secara berurutan mulai dari adat kelahiran hingga adat kematian. Buku ini akan menjadi pedoman dalam tata atur perikehidupan masyarakat di Banua Simakng.
Buku ini merupakan daftar Peraturan Perundang-undangan hutan dan kehutanan
Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1-2 April 2014. Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM …
Buku ini berisikan tentang Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dilengkapi dengan -Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. -Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan ya…
Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sesuai RPJMN 2010- 2014, yang sekaligus menunjang pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), pembangunan yang berkelanjutan, serta pencapaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Strategi Nasional ini disusun agar pelaksanaan PPRG menjadi lebih terarah, sistemat…
Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran praktik ibadah dan ketaatan (Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) Setiap orang berh…
Buku ini berisikan informasi mengenai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Lingkungan Hidup Daerah.