Di dalam buku ini materinya adalah dasar-dasar hukum kontrak, tort law, pengayaan materi arbitrase, putusan pengadilan tentang penggunaan domain name Mustika Ratu, perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, dan kebangkitan organisasi ekonomi internasional dalam dunia yang mengglobal. Buku ini mengkaji keterkaitan hukum bisnis dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang begitu cepat.
Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 18 Agustus 2000 telah membawa dampak bagi susunan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan itu menyentuh isi pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya terdiri dari satu pasal tunggal dengan judul Pemerintahan Daerah dalam Bab VI, menjadi tiga Pasal terd…
Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi…
Dalam buku ini akan diketemukan pembahasan ringkas mengenai makna kebijaksanaan, kcbijaksanaan negara, tujuan mem-pelajari kebijaksanaan negara, ciri-ciri kebijaksanaan negara dan aktor-aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan negara se-cara umum. Selain itu akan dibahas konsepsi dan teori atau model-model yang bersangkut paut dengan proses implementasi kebijak-sanaan negara.
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara Ko-rupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditujukan terutama bagi para pendukung administrasi perkara, baik di tingkat pertama, banding, serta kasasi dan peninjauan kembali. Mulai dari staf penerima berkas perkara di Pengadilan tingkat pertama hingga pejabat pada Direktoral Pidana di Mahkamah Agung. T…
Kelompok Kerja Convention Watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi mencapai kesetaraan dan keadilan jender, penegakkan hak azasi manusia khususnya perempuan, dan terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia Sedangkan misinya ialah untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman Konvensi Perempuan di kalangan akademisi, aparat atau penegak hukum dan masyarakat lu…
Buku ini merupakan laporan hak asasi manusia LBH Surabaya, yang dibuat saat arus publik bergayung sambut atas nama otonomi daerah, yang sekaligus membenturkan fakta lapangan bahwa otonomi ternyata masih menyisakan penderitaan rakyat kecil. Dan laporan ini sangat penting bagi semua pihak yang peduli terhadap nasib rakyat miskin, di manapun dan kapanpun, agar tidak mudah ditipu 'atas nama otonomi'.
Comparative law as an academic discipline
UU ini akan memberikan dampak langsung dan signifikan bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia
This study has grown out of my sixteen years' experience as legal aid lawyer at the Lembaga Bantuan Hukum (Legal Aid Institute), in Jakarta, Indonesia. Initially, I sincerely believed that legal aid could provide relief and open the avenue to justice for the poor and the powerless; I believed that the law could cure the injustices within the society; I believed that the judiciary could serve as…