Politik Konservasi : orang Katu di Behoa Kakau

Edisi

-

ISBN/ISSN

9799614716

Deskripsi Fisik

, 65 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320.01 ARI p

Dinamika Konflik dan Kekerasan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979109800x

Deskripsi Fisik

xii, 242 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

303.6 DIN

Mohammad Koesnoe Dalam Pengembangan Gagasan Hukum Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786021946176

Deskripsi Fisik

, 226 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.72 MOH m

Ecocide : memutus impunitas korporasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789798071843

Deskripsi Fisik

, 142 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

658.045 ECO

Kertas Kebijakan : pengaturan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 19 p. : ill. : tab. : 29 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 KER

Memantau Parlemen, Mendorong Lahirnya Legislasi : panduan praktis pemantauan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

979993690x

Deskripsi Fisik

, 96 p. : ill. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.37 MEM

Orang Indonesia dan Tanahnya

Edisi

-

ISBN/ISSN

9786027894075

Deskripsi Fisik

xxxviii, 176 p. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

631.495 98 COR o

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) : a guide…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

634.92 GIL r

Pemberantas Kejahatan Kehutanan Setengah Hati : laporan hasil penelitian kine…

Buku ini menyajikan hasil penelitian ICW tentang evaluasi kinerja pemberantasan kejahatan kehutanan yang dilakukan oleh Kementrian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan PPATK. Penelitan juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada institusi penegak hukum khususnya pada upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan agar lebih optimal dimasa mendatang.

Awasi Perda Berdayakan Daerah : panduan pemantauan legislasi daerah

Institusi pembentuk peraturan tentu saja menjadi elemen penting dalam mendorong proses pembentukan undang-undang. Namun pembentukan undang-undang yang bertanggung jawab secara sosial memerlukan peran masyarakat sipil sebagai elemen penyeimbang atas berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dorongan dari masyarakat sipil perlu diberi ruang dan di…