Filosofi, Azas, Ajaran dan Teori Hukum Pertahanan dan Keagrariaan Indonesia

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan sat Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistim hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, aza ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan azas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasil norma dasar UUD 1945 serta kaidah …

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagun…

Buku ini berisikan peraturan pemerintah tentang Penatagunaan Tanah

Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan

Edisi

-

ISBN/ISSN

9795380923

Deskripsi Fisik

, 241 p. : ill. : tab. : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.004 PAR t

Perkembangan Hukum Pertanahan : pendekatan ekonomi - politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789791712125

Deskripsi Fisik

, 348 p. : tab. : 23 x 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

343.025 2 NUR p

Pengantar Hukum Tanah Nasional : sejarah, politik, dan perkembangannya

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan keagrariaan satu Negara termasuk penataan administrasinya menjadi sebuah sistem hukum nasional yang terpadu, ditentukan oleh filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi dasar hukum dengan asas dan ajaran yang sudah dibakukan dalam filosofi Pancasila, norma dasar UUD 1945 serta kaidah pelaksa…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 1999

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional dan produk Instansi lain yang ada kaitannya dengan pertanahan, yang diterbitkan selama tahun 2000.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan 1994

Buku ini berisi peraturan perundang-undangan yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional dan produk Instansi lain yang ada kaitannya dengan pertanahan, yang diterbitkan selama tahun 1994.

Perolehan Tanah Bagi Perusahaan

Perolehan tanah dalam rangka penanaman modal oleh suatu perusahaan diatur secara khusus di dalam Keputusan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal (“Kepmenag No. 21/1994”).

KUHP yang Inklusif, Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Berkeadilan Gender

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

, 252 p. : tab. : 15 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347 TOP k