Desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia pada dasarnya digagas untuk menyelamatkan hutan Indonesia yang semakin rusak dan meningkatkan kesejahteraan masyar di daerah melalui sistem pemanfaatan hutan yang lestari. Namun pelaksanaan pengelolaan hutan era otonomi daerah memunculkan banyak persoalan, seperti perebutan kewenangan dan eksploita SDH untuk tujuan sesaat (peningka…
Buku ini berisikan pandangan reflektif Kementerian Pertanian terhadap konsensus politik nasional tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam disampaikan dalam seminar tentang membangun platform gerakan beresama menuju reforma agraria dan SDA pada 14 Desember 2010.
Buku ini berisi bahan diskusi publik refleksi perjalanan TAP MPR No.IX/2001 kembalinya TAP MPR kedalam tata urutan perundang-undangan RI dan konsekuensinya terhadap TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan pada Selasa, 27 Desember 2011 di Park Hotel.
Tujuan buku ini adalah untuk memberikan garis besar langkah-langkah memulai dan mengelola sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat
Tujuan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah berupaya melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya.
Buku ini merupakan indeks himpunan peraturan Perundang-undangan pengelolaan sumberdaya alam dalam konteks otonomi daerah.
Prosiding ini merupakan mata rantai terakhir dari proses panjang yang diawali dari perancangan, persiapan hingga penyelenggaraan Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam.