Ditapis dengan
Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Ko…
Perbincangan soal eksistensi masyarakat hukum adat berkenaan dengan posisi sebagai subjek hukum yang dapat bertindak dihadapan pengadilan khususnya di peradilan konstitusi belum pernah dibahas secara memadai dalam berbagai literatur khususnya hukum buku ini merupakan sumbangan pemikiran akademis yang mungkin dapat membantu masyarakat hakim dan pembaca awam untuk dapat mengidentifikasi keberadaa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028555104
- Deskripsi Fisik
- , 140 p. : ill. : tab. : 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 340.5 NUR l
Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 4 pu…
Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- , 91 p. ; ill. ; tab. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 MAH b
Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 3 hi…
Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- , 203 p. ; ill. ; tab. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 MAH b
Buku III Himpunan Peraturan, Ketetapan, dan Putusan MK 2003-2004 : jilid 1 hi…
Buku ini terbagi menjadi empat jilid, yaitu: ilid 1 : Himpunan Peraturan MK, Putusan Pengujian UU terhadap UUD, Ketetapan MK Jilid 2 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 yang diajukan oleh partai politik peserta Pemilu 2004 Jilid 3 : Himpunan Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2004 Yang diajukan oleh calon anggota DPD peserta Pemilu 2004 Jilid 4 : Putusan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- , 324 p. ; ill. ; 28 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 MAH b
Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya adalah produk nyata dari pemberian nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk keberpihakan dalam memberikan pilihan bagi kehidupan kelompok minoritas. Wacana Negara hukum makin menegaskan benang penghubung yang membentuk ikatan diantara nilai-nilai Pancasila, peranan demokrasi dan kehidupan masyarakat marjinal. Buku ini mengupas tentang putusan-putusan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786021304006
- Deskripsi Fisik
- viii, 118 p. : ill. : tab. : 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 YAN p
UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan - Putusan Mahkamah Konst…
Cita-cita pendiri bangsa yang tercermin dalam konstitusi adalah bagaimana negara berperan aktif menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar itulah penguasaan negara atas seluruh sumberdaya alam yang terkandung dalam bumi Indonesia menjadi amanah konstitusi UUD 1945. Paska reformasi, pengaturan hukum mengenai kehutanan terdapat dalam UU No. 41 Tahun 1999. Namun, UU ini justru tidak …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028829434
- Deskripsi Fisik
- , 189 p. : ill. : tab. : 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.598 ERW u
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan P…
Buku ini tentang Pengujian Undang-undang 18 Tentang 2014 tentang Perkebunan
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi, 160 p. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 UND
Analisa Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2-12 Terkait Ke…
Pada situasi yang berlawanan, politik hukum pertambangan di Indonesia menunjukkan sebuah perkembangan baru dengan kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor X tahun 2012 sebagai hasil dari uji materil Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Putusan ini dalam kajian Roky Septiari, pegiat dari Perkumpulan Q-Bar, telah memberikan ruang atas hak dan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 9786028829519
- Deskripsi Fisik
- viii, 466 hlm. ; ill. ; tab. ; 24 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 353.4 ROK a
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und…
Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004. 12 Undang-Undang Nomor Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii, 176 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 DIR u
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Re…
Buku ini berisikan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- x, 154. ; 15 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 342.04 SEK u
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah